Artikel

MEMAHAMI ARTI PENTING RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH DALAM SEBUAH ALAS HAK

7 March 2011 | 12:18  -  ditulis oleh: Rahmat Ramadhani, SH.*

  EMAIL     PRINT


Alas hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (Individu maupun badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai. Artinya, dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Alas hak bentuknya bermacam-macam. Namun dalam kesempatan kali ini penulis ingin  mempersempit pokok pembahasan mengenai alas hak dimaksud dengan mencoba menelaah alas hak dalam konteks Pendaftaran Tanah Pertama Kali khususnya alas hak terhadap tanah-tanah negara yang akan dimohonkan penerbitan sertipikat hak miliknya.

 

Tanah Negara & Pemberian Hak

            Tanah negara atau tanah yang dikuasi langsung oleh negara adalah “tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah” (Vide; BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 PP. 24 Tahun 1997), dimana Tanah Hak adalah “tanah yang telah dipunyai dengan suatu hak atas tanah (Vide; BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 PMNA/KA. BPN No. 9 Tahun 1999).  Jika melihat defenisi ini maka sudah sangat jelas bahwa status tanah negara yang belum terdaftar haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak sama seperti status tanah-tanah yang sudah melekat dan diakui hak diatasnya seperti Hak atas tanah Ulayat, Tanah Marga/Kaum, Eigendom dan lain sebagainya. Dalam menentukan suatu bidang tanah merupakan tanah negara atau bukan juga harus diatur dalam suatu peraturan perudang-udangan.

            Dalam konteks pendaftaran tanah pertama kali/proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang berasal dari tanah-tanah negara baik yang dilakukan secara Sistematis (terprogram) maupun Sporadis (inisiatif personal) maka prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan cara Pemberian Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan. Lebih jauh lagi peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemberian Hak Atas Tanah adalah “penetapan pemerintah yang memberikan hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak di atas tanah Hak Pengelolaan.

            Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf (a) PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 secara gamblang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan dapat diprosesnya permohonan hak milik atas tanah adalah dengan menyertakan alas hak sebagai bukti dasar penguasaan, baik yang berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan/atau yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Naifnya, kenyataan yang banyak terjadi di beberapa daerah kabupaten/kota khususnya pada level Pemerintah desa/kelurahan yang tidak begitu memahami atau bahkan menyepelekan persoalan alas hak sebagaimana disebutkan di atas, terlebih terhadap tanah-tanah negara yang belum terdaftar haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Tidak sedikit produk pemerintah desa/kelurahan berupa alas hak atas tanah yang dilihat terbalut rapi dengan ‘titel sampul’ Surat Keterangan Tanah (SKT) namun tidak serapi isinya. Lebih jauh dari itu, SKT malah justru menjadi momok yang menakutkan bahkan kerap dianggap menjadi ‘bom waktu’ yang kapan saja bisa memunculkan ‘ledakan permasalahan’ sengketa tanah di pengadilan. Betapa tidak, begitu banyak perkara sengketa kepemilikan tanah yang disidangkan hanya karena begitu mudahnya kepala desa/lurah menerbitkan sebuah SKT tanpa dibarengi dengan tertib administrasi atas SKT yang telah diterbitkan di desa/kelurahan tersebut.

Apakah SKT adalah Alas HAK?           

Lalu muncul pertanyaan, apakah SKT merupakan alas hak? Jawabannya belum tentu. Sebab seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa yang dimaksud dengan alas hak harusnya mampu menjelaskan secara detail tentang kronologis riwayat kepemilikan tanah secara beruntun sampai dengan pemegang kepemilikan tanah yang terakhir. Aspek hubungan hukum dari sebuah perbuatan hukum antara Subyek hak dengan Obyek tidak boleh terputus dan harus terus saling bertalian riwayat kepemilikannya antara pemilik awal dengan pemilik selanjutnya. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka SKT tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu alas hak.  

Berdasarkan analisis dan pantuan penulis di beberapa daerah di luar Pulau Jawa, terutama di Pulau Sumatera yang banyak menunjuk status tanah di wilayahnya sebagai tanah negara khususnya di wilayah Pecahan Sumbagsel (Palembang, Lampung, Jambi dan Bengkulu) terjadi penafsiran yang beragam tentang SKT. Bentuk dan format penulisannya-pun berbeda-beda. Lain pula dengan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Propinsi Aceh dan juga Provinsi Riau yang notabene banyak memiliki wilayah tanah hak adat juga memiliki penafsiran atau bahkan sebutan tersendiri untuk surat-surat tanah yang diterbitkan oleh instansi pemerintah daerahnya masing-masing. Jika di Sumut, SKT itu dikenal dengan sebutkan ‘SK Camat’ maka di Propinsi Aceh SKT dikenal dengan sebutkan Surat Keterangan Keucik (sebutan jabatan untuk setingkat kepala desa) demikian halnya dengan yang terjadi di Provinsi Sumbar dan provinsi lainnya.

Apapun penafsirannya yang jelas SKT pada prinsipnya diterbitkan untuk menerangkan kepemilikan tanah-tanah negara. Meski pada kenyataanya malah justru banyak SKT yang ‘memburamkan’ riwayat atas kepemilikan tanah.

Terpenggal

Pemerintah desa/kelurahan adalah satuan pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan di republik ini. Dalam presfektif Hukum Administrasi Negara, pemerintah desa/kelurahan memiliki peranan yang cukup besar dalam ‘mengatur’ ketatausahaan pemerintahannya dan berfek vital terhadap kelangsungan adminitrasi pemerintahan di atasnya (yaitu pemerintah kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan seterusnya). Namun tampaknya peranan ini belum begitu berjalan mulus dalam hal penyusunan administrasi pertanahan di masing-masing wilayah desa/kelurahan dimaksud.

Banyak case study yang menyimpulkan bahwa khusus dalam penertiban adminsitrasi pertanahan di desa-desa/kelurahan yang ‘cetang prenang’ menjadi alasan utama terhadap ketidakmampuan Desa/Kelurahan dalam menyajikan data adminitrasi pertanahan secara valid. Baik dalam hal kejelasan batas desa, jumlah tanah-tanah yang telah bersertipikat apalagi data kepemilikan tanah-tanah yang belum bersertipikat. Alhasil, sengketa batas, perebutan lahan dan tumpang tindih kepemilikan menjadi ‘Headline News’ dibeberapa media massa terut mewarnai kericuhan terhadap carut marutnya sistem adminitrasi pertanahan di Indonesia.

Di lain sisi, minimnya pemahaman kepala desa/lurah dalam memahami betapa pentingnya riwayat kepemilikan atas bidang tanah dalam menerbitkan suatu alas hak juga turut memperburuk keadaan. Banyak terjadi di lapangan kepala desa/lurah yang ‘memenggal’ riwayat kepemilikan tanah dalam menerbitkan SKT, dan sudah barang tentu produk alas hak yang bakal ia terbitkan juga akan ‘memburamkan’ kronologis riwayat tanah dimaksud.

Faktor penyebab terpenggalnya riwayat tanah yang kerap penulis temui di lapangan disebabkan oleh 2 alasan; Pertama, unsur kesengajaan dari oknum Kepala desa/lurah yang mungkin karena ketidaktahuannya dengan sengaja menarik surat-surat bukti perolehan tanah yang lama telah dimiliki warganya dan dengan mudah menggantinya dengan surat-surat yang baru berupa SKT dan mengabaikan riawayat tanah yang tercantum dalam surat-surat bukti perolehan tanah yang lama. Hal demikian pada umumnya dilakukan sang oknum kepala desa/lurah dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sistematik (sebut saja misalkan Program Prona) dengan tujuan pemungutan biaya atas SKT baru yang telah diterbitkannya. Kedua, minimnya pemahaman aparatur desa/kelurahan menyangkut administrasi surat-surat tanah. Contohnya dalam hal peralihan kepemilikan tanah-tanah yang belum bersertipikat (masih SKT) apakah karena ganti rugi, pemberian atau hibah dan lain sebagainya baik sebagian maupun keseluruhan yang kemudian selalu diterbitkan SKT baru atas tanah untuk diberikan kepada pemilik baru dan ‘menarik’ SKT lama dari tangan pemilik tanah yang sebelumnya padahal seharusnya tidak demikian.

Idealnya Sebuah Alas Hak

SKT, SK Camat, Surat Keterangan Keucik atau apapun sebutannya seharusnya mendapat perlakuan yang sama selayaknya sebuah sertipikat hak yang diterbitkan oleh BPN. SKT Diterbitkan hanya sekali selamanya dan desa/kelurahan menyimpan arsipnya dalam bundel buku desa. Sehingga Bila mana terjadi kerusakan atau kehilangan atas SKT tersebut dapat dengan mudah diterbitkan SKT pengganti dengan data yang serupa. Dan bilamana terjadi perubahan data atas   SKT dimaksud, bukan dilakukan dengan cara menerbitkan SKT dengan Nomor Register Desa yang baru pula, melainkan diterbitkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas peralihan sebagian maupun secara keseluruhan atas SKT sebelumnya.

Dalam SPOPP (Standar Prosedur Operasional Pelayan Pertanahan) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau yang sekarang lebih akrab dikenal dengan SOP menyebutkan bahwa sebuah alas hak sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani di atas materai secukupnya oleh subyek hak dengan memuat berbagai keterangan mengenai tanahnya meliputi; data diri pemilik, letak, batas dan luasnya, jenis tanah yang dilkuasi (Pertanian/Non Pertanian), Rencana Penggunaan Tanah, Status Tanahnya (Tanah Hak atau Tanah Negara),  dan item yang paling penting adalah keterangan mengenai riwayat kepemilikan dan dasar perolehan tanah dimaksud secara beruntun kemudian ditandatangani 2 orang saksi dan dikatahui oleh kepala desa/lurah dimana obyek tanah tersebut berada.

Namun idealnya lagi, surat pernyataan di atas dipertegas lebih lanjut dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang Isinya menguatkan Legal Statment dari apa yang terangkum di dalam Sebuah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah sebagaimana dijelaskan di atas. Lalu kemudian jika terjadi perubahan sebagian atau seluruh data pemilik karena sebab-sebab peralihan (apakah karena ganti rugi, hibah, pemberian dan lain sebagainya) dari pemilik yang lama kepada pemilik yang baru maka pemerintah desa/kelurahan harus mengarahkan pihak-pihak yang berkepentingan agar membuat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah yang isinya kurang lebih menceritakan sebab-sebab peralihan hak dan kewajiban atas tanah dimaksud di antara para pihak yang berkepentingan dibubuhi tanda tangan di atas materai secukupnya di ketahui 2 orang saksi dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah.

Penutup

Dari keseluruhan data yang dipaparkan di atas, maka sebaiknya surat-surat bukti perolehan tersebut dibundel menjadi satu kesatuan alas hak yang siap untuk di daftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Dan lagi-lagi diingatkan agar pihak desa/kelurahan agar memiliki arsip atas surat-surat tanah di maksud sehingga perlahan namun pasti hal demikian akan berefek positif dalam peningkatan tertib administrasi pertanahan bahkan lebih dari itu hal tersebut diyakini akan memperpendek daftar nomor register perkara pada pengadilan negeri yang pokok perkaranya menyangkut sengketa atas tanah. Semoga !!!

                                               

*) Penulis; Alumni FH UMSU, Kasubsi. Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko – Bengkulu.