Berita

PERLU PENGADILAN KHUSUS

27 March 2011 | 16:31 - Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat  

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat

  EMAIL     PRINT


PERLU PENGADILAN KHUSUS
PERLU PENGADILAN KHUSUS
Guna menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah memang sudah seharusnya pemerintah segera membentuk Pengadilan Khusus Pertanahan. “Kalau kasus korupsi ada tipikor, kasus perceraian talak rujuk ada pengadilan agama, kasus pajak ada peradilan pajak, ada PTUN maka untuk kasus pertanahan perlu adanya Pengadilan Khusus Pertanahan”, kata Ir. Tjahyo Widianto, MSc Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat.
Menurutnya saat ini keberadaan pengadilan khusus pertanahan sangat dibutuhkan. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari putusan yang menyimpang dalam setiap kasus sengketa tanah. Dan dengan dibentuknya peradilan ini maka penyelesaian sengketa tanah tidak akan berlarut-larut hingga bisa diselesaikan dengan cepat dan murah.
Kalau saja penegak hukum, polisi jaksa dan hakim tahu persis hukum pertanahan maka penyelesaiannya sengketa pertanahan tak akan menjadi rancu. Lebih menyedihkan lagi, ketika kasus sengketa tersebut naik ke meja hijau, majelis hakim di Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini kurang memahami Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960.
“Seperti untuk menguji sertipikat yang diterbitkan, sebenarnya sangatlah mudah, praktis karena jelas prosesnya, bukti-buktinya lengkap dalam hitungan jam selesai Selain berpegang pada hukum pertanahan nasional serta ribuan peraturan pelaksanannya yang dibuat pemerintah”, ucapnya.
Untuk itu dia berharap bila kemudian ada hakim-hakim yang menguasai Undang-Undang Pokok Agraria, tentunya para hakim yang menangani kasus sengketa tanah tidak akan seenaknya memutuskan pembatalan sertipikat tanah yang merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
ULAH MARKUS.
Tjahyo mengakui, kasus sengketa tanah yang terjadi di DKI Jakarta cukup memusingkan karena kasus tersebut rata-rata muncul akibat ulah makelar kasus (markus). “Para markus akan melakukan segala cara untuk memenangkan tanah tersebut, sementara hakim di Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini masih banyak yang tidak paham UUPA”, ucapnya.
Nah, akibatnya hanya berbekal surat girik atau eigendom verponding yang diajukan sebagai bukti kepemilikan oleh para pihak saja, para hakim memutuskan membatalkan sertipikat tanah yang merupakan produk BPN dan dilindungi undang-undang, katanya sambil menyebutkan padahal, menurut UUPA surat girik dan eigendom verponding sudah tidak diakui lagi sebagai bukti kepemilikan tanah.”Satu-satunya dokumen yang diakui sebagai kepemilikan hak tanah adalah sertipikat”, imbuhnya.
Namun sayangnya, sertipikat bukan merupakan bukti kepemilikan yang mutlak. Sebab di Indonesia hukum yang digunakan dalam menangani kasus pertanahan, mengacu pada azas hukum negatif yang cenderung positif. Berbeda dengan di Australia dimana mereka menganut sistem hukum positif. Sehingga jika ada sertipikat yang digugat dan dikalahkan pengadilan, maka Negara yang memberikan ganti rugi.
Sementara pihak yang melakukan gugatan, tidak sedikit penggugat atas tanah yang hanya memiliki surat girik. Padahal girik bukan lagi sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai alat bukti pembayaran pajak. Dalam surat girik tidak dijelaskan secara rinci batas-batas tanahnya. Selain itu hingga kini instansi yang pernah mengeluarkan girik itu sudah tidak ada lagi,”Instansi mana yang bisa menjamin batas-batas tanah dari luas yang tertera di girik”, ucapnya.
Memang, sudah banyak terjadi sengketa tanah dengan gugatan atas surat tanah girik yang diterbitkan 10 hingga 15 tahun lalu rata-rata penggugatnya bukan pemilik hak atas tanahnya melainkan orang-orang yang ingin mencari keuntungan dan berkepentingan secara moril, padahal girik tidak lagi sebagai bukti kepemilikan atas tanah.
Menurutnya sertipkikat merupakan surat tanah yang keabsahannya paling tinggi dan paling kuat dan prosesnya cukup teliti yang dilengkapi berbagai dokumen kepemilikan. “Ya tapi mau apa kalau intitusi hukum menyatakan sertipikat bukan sebagai kepemilikan yang keabsahannya paling tinggi dan paling kuat, ini memang aneh”, tuturnya.
Oleh karena untuk menjamin sertipikat tanah merupakan keabsahannya paling tinggi dan paling kuat, jika ada masalah sengketa diputuskan melalui pengadilan khusus pertanahan yang hasilnya akan lebih berkualitas. “Kami akan lanjutkan desakan warga ketingkat lebih atas agar pemerintah segera membentuk pengadilan tersebut”, ucapnya.
Hal ini menurutnya keberadaan pengadilan tersebut dimaksudkan untuk menghindari putusan yang menyimpang dalam setiap kasus sengketa tanah, penyelesaiannya tidak akan berlarut-larut bisa diselesaikan dengan cepat dan murah.
Memang tidak dipungkiri Kantor Pertanahan Jakarta Barat ini, sudah beberapa kali mendapat penghargaan, seperti penganugrahan Piala Citra Pelayanan Prima 2010 dari Presiden RI, penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Pertanahan Terbaik Pertama dari BPN Pusat dan Penerimaan piagam penghargaan sebagai pelaksana Program larasita Terbaik Pertama pada 2009.
(Herman/nk POSKOTA Sabtu 12 maret 2011)