Artikel

Integrasi Database Pertanahan

14 February 2012 | 22:55  -  ditulis oleh: Sutrisno, S.SiT.

  EMAIL     PRINT


 INTEGRASI DATA PERTANAHAN

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Uraian :

Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi sebagian besar data buku tanah (data tekstual-data yuridis) dan data Surat Ukur/Gambar Situasi dan peta pendaftaran (data spasial-data fisik) telah terinput/terdigitalisasi menjadi data base data pertanahan. Antara data tekstual dan data spasial telah terintegrasi dalam database pertanahan yang disajikan dalam peta pendaftaran tanah digital (data geo KKP).

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dimulai sejak Tahun 1998 (dahulu dikenal dengan LOC – Land Office Computerization Phase I), dan pada Tahun 2002 diimplementasikan LOC Phase II bersama Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa kondisi kualitas database pertanahan yang ada pada kantor pertanahan sebagaimana diklasifikasikan oleh Pusdatin BPN RI, dapat dibedakan sebagai berikut :

-            KW 1      :    Buku tanah telah terpetakan dan detil spasial Surat Ukur telah tergambar.

-            KW 2      :    Buku tanah telah terpetakan tetapi detil spasial Surat Ukur belum tergambar.

-            KW 3      :    Buku tanah telah terpetakan tetapi Surat Ukur belum terentry.

-            KW 4      :    Buku tanah belum terpetakan tetapi detil spasial Surat Ukur telah tergambar.

-            KW 5      :    Buku tanah telah terpetakan dan detil spasial Surat Ukur belum tergambar.

-            KW 6      :    Buku tanah telah terpetakan tetapi Surat Ukur belum terentry.

 

Beberapa permasalahan data tekstual dan data spasial (Buku Tanah dan Surat Ukur) pada Kantor Pertanahan, antara lain :

A.    Data Textual :

·           Dokumen yang tidak terdapat di dalam bundel;

·           Data tidak Standar :

-  Kelurahan lama yang belum diketahui kelurahan barunya.

-  Penomoran dengan menggunakan karakter (huruf).

·           Data Duplikat/Ganda : Nomer Hak ganda, Nomor Surat Ukur Ganda dan NIB ganda.

·           Data tidak Lengkap : beberapa Buku Tanah lama tidak ada informasi luas, informasi Surat Ukur, pencatatan perubahan tidak baku.

B.    Data Spasial :

·           Batas persil tidak jelas, untuk hak-hak hasil konversi

·           Perubahan Batas Wilayah Administrasi

·           Pemberian penomeran menggunaan karakter (menggunakan angka dan huruf)

·           Belum semua bidang tanah terdaftar terpetakan pada peta pendaftaran

  

Data yang diharapkan adalah terintegrasinya data pertanahan yang lengkap  yaitu data buku tanah yang mempunyai informasi textual dan spasial Surat Ukur dan telah diplotkan dalam peta pendaftaran tanah digital (Geo KKP), dengan demikian data ideal yang kedepan adalah :

-       Data base tekstual buku tanah dan Surat Ukur telah terentri dengan benar

-       Data base spasial Surat Ukur telah terdigitasi dan telah standar

-      Seluruh bidang tanah aktif terpetakan dan link pada peta pendaftaran tanah digital, yang dilengkapi dengan detil spasial SU/GS-nya (Kwalitas terbaik/ideal)


Diusulkan :

Ada anggaran dari DIPA Kantor Pertanahan (revisi jika diperlukan) untuk pekerjaan Kegiatan Verifikasi dan Integrasi data Pertanahan, dengan lingkup kegiatan : Inventarisasi Buku Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur, Penggabungan peta, Digitalisasi,  Standarisasi  dan Import Data Spasial Gambar Situasi/Surat Ukur; serta GIM (Geographic Index Mapping).