Artikel

HUKUM TANAH SEBELUM UUPA

28 July 2010 | 22:49  -  ditulis oleh: (Disadur oleh Kasi SKP Kantah Kab. Tasikmalaya)

  EMAIL     PRINT


HUKUM TANAH SEBELUM UUPA

 

I. PERIODE TH. 1600 S/D 17-8-1945, melahirkan :

- Agrarische Wet (S.1870-55), yang memberikan jaminan hukum kepada pengusaha swasta, dengan Hak Erpacht.

-  Agrarische Besluit (S.1870-118), melahirkan azas Domein Verklaring (semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak Eigendom nya, adalah domein (milik) Negara.

 

II. PERIODE 17-8-1945 S/D 5-7-1959.

Agrarische Wet dan Agrarische Besluit dalam pelaksanaannya telah berhasil :

 

1.    Menjajah rakyat asli Indonesia dari Sabang sampai Mereuke, baik secara politis maupun hukum ketatanegaraan.

2.    Semakin terjaminnya kaum pemodal (yaitu bangsa Belanda) dan berkembangnya pemodal asing.   



HUKUM TANAH SETELAH UUPA

 

1.     UUPA MENGHILANGKAN SIFAT DUALISTIS

2.    HUKUM AGRARIA YANG BARU DIDASARKAN PADA KETENTUAN-                KETENTUAN HUKUM ADAT.

 

HUKUM ADAT TERDIRI DARI :

1.     HUKUM ADAT YANG LAMA, YANG MENGANUT SISTEM KONKRIT/KONTAN, DAN

2.     HUKUM ADAT YANG BARU, MENGANUT SISTEM KONSENSUIL/ABSTRAK.

 

SELANJUTNYA PERUBAHAN LAIN DARI HUKUM ADAT HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT :

 

1.     TIDAK BERTENTANGAN DGN KEPENTINGAN NASIONAL DAN NEGARA, YG BERDASARKAN ASAS PERSATUAN BANGSA.

2.     TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN SOSIALISME INDONESIA.

3.     TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YG TERCANTUM DALAM UUPA.

4.     TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DGN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA.

5.     HARUS MENGINDAHKAN UNSUR-UNSUR YANG BERSANDAR PADA HUKUM AGAMA.

 


PRINSIP DASAR YANG TERKANDUNG DALAM UUPA

 

1.    DASAR KENASIONALAN

2.    DASAR BAHWA NEGARA MENGUASAI TANAH

3.    DASAR PENGAKUAN TERHADAP HAK ULAYAT

4.    DASAR FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH

5.    DASAR PENGAWASAN TERHADAP HAK MILIK

6.    DASAR PERLINDUNGAN TERHADAP GOLONGAN YANG LEMAH

7.    DASAR LANDREFORM DAN AGRARIAN REFORM

8.    DASAR PERENCANAAN MENGENAI TANAH

 

PERBEDAAN ASAS dalam KUH Perdata dan UUPA

 

1.    Asas Perlekatan Horizontal (horizontale Accessie Beginsel), Pasal 500, Pasal 506 dan Pasal 507 KUH Perdata, berdasarkan asas asesi maka benda-benda yang melekat pada benda pokok, secara yuridis harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benda pokoknya.

2.    Asas Pemisahan Horizontal (horizontale Scheiding), hukum tanah yang dianut UUPA bertumpu pada hukum adat, dimana tidak mengenal asas perlekatan tersebut, melainkan menganut asas “pemisahan horizontal”   


         Menurut Djuhaendah Hasan :

 

Asas perlekatan vertical tidak dikenal di dalam Hukum Adat, karena mengenal asas lainnya yaitu asas pemisahan horizontal dimana tanah terlepas dari segala sesuatu yang melekat padanya. Di dalam hukum adat, benda terdiri atas benda tanah dan benda bukan tanah, dan yang dimaksud dengan tanah memang hanya tentang tanah saja (demikian pula pengaturan hokum tanah dalam UUPA) sesuatu yang melekat pada tanah dimasukan dalam pengertian benda bukan tanah dan terhadapnya tidak berlaku ketentuan benda tanah.

 

Lebih jauh Ter Haar menyatakan bahwa :

 

Di dalam hukum adat, seseorang dapat menjadi pemilik pohon atau rumah di atas tanah milik orang lain. Hak untuk mempunyai dan mendiami rumah di atas milik orang lain disamping rumah pemilik pekarangan (hak tersebut dapat dicabut kembali) disebut hak menumpang pekarangan (recht als bijwoner), sedangkan hak mempunyai dan mendiami rumah di atas tanah milik orang lain yang tidak didiami pemilik tanah disebut hak menumpang rumah (recht als opwoner).


 

 

III. ADMINISTRASI PERTANAHAN

 

1.     PENGERTIAN ADMINISTRASI

a. Pfiffner, john M., (Publik Administration, 1960).

Administrasi adalah suatu kegiatan atau proses yang terutama bersangkut paut dengan alat-alat untuk menyelenggarakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

 

b. Simon, Herbert A., Cs, (Public Administration, 1959).

Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

 

c. Robbin, Stephen P. (The Administrative Process, 1980).

Administrasi adalah Proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna bersama dan melalui orang lain.

 

IV. PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH

 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi (i) pengumpulan, (ii) pengolahan, (iii) pembukuan, dan (iv) penyajian serta (v) pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk (v) pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka (1) PP. No. 24/1997).

 

Catatan :  Dari pengertian Administrasi dan Pendaftaran Tanah, maka proses Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan Administrasi Pertanahan.