Berita

SOSIALISASI PENGADAAN TANAH MENURUT PERPRES NO.65 TH 2006 OLEH KAKAN PERTANAHAN KAB.TASIKMALAYA

19 July 2011 | 18:15 - Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya  -  Liputan Admin Kab. Tasikmalaya

Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya

  EMAIL     PRINT


SOSIALISASI PENGADAAN TANAH MENURUT PERPRES NO.65 TH 2006 OLEH  KAKAN  PERTANAHAN KAB.TASIKMALAYA

Singaparna, 13 Juli 2011, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, CECEP BAGJA GUNAWAN didampingi Kasi HTPT (Lukman Hakim, SH); Kasi SPP (Ir. Budi Sumasto) Kasi P3 (Drs. Wahyudin) dan Kasubsi PTP (Yulianto, A.Ptnh) memenuhi surat undangan No. 05/973/Pem tanggal 08 Juli 2011 dari Sekda Tasikmalaya tentang Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Perpres 65 tahun 2006 perubahan atas Perpres No. 36 tahun 2005.

Bertempat di Operational Room Setda Kabupaten Tasikmalaya, Bpk. Cecep Bagja Gunawan selaku narasumber, memaparkan materi pelaksanaan pengadaan tanah berikut pengalaman yang diperoleh sejak bertugas di Jakarta Utara.

Dihadapan para peserta yang hadir setingkat pejabat eselon II, III dan IV OPD se Kabupaten Tasikmalaya dipresentasikan hal-hal sebagai berikut;

1.     pengertian, Maksud dan tujuan pengadaan tanah.

2.    Kriteria Pembangunan untuk kepentingan umum.

3.    Tahapan kegiatan pengadaan tanah.

4.    Susunan dan tugas panitia pengadaan tanah.

5.    Biaya pengadaan tanah yang telah ditatapkan sesuai PMK No. 58/PMK.02/2008 meliputi biaya honorarium, biaya administrasi dan biaya operasional.

6.    Pendokumentasian

7.    Pelaporan

Sosialisasi ini berawal dari adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Blok Gentong Desa Cibahayu dan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten oleh instansi vertikal terkait  pelaksana proyek tahun 2011 yang tidak sesuai prosedur Perpres 65 tahun 2006, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya terpanggil secara moral ingin menertibkan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.

Para peserta yang hadir sangat antusias dan haus informasi atas acara yang diselenggarakan Pemkab. Tasikmalaya karena baru kali ini dilakukan atas gagasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupate Tasikmalaya atas ketidakpehaman dan pengetahuan tentang aturan pengadaan tanah yang sebelumnya hanya mengetahui aturan lama yaitu Keppres 55 tahun 1993 jo. PerKaBan 1 tahun 1994.

pada kesimpulan akhir Bpk. Cecep Bagja Gunawan menyampaikan tahapan pengadaan tanah sebagaiman PerPres 36/2005 jo. 65/2006 al;

1.      PERMOHONAN INSTASI YANG MEMERLUKAN TANAH KE KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH

2.     PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI

3.     SK BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA PENGADAAN TANAH

4.     RAPAT KOORDINASI

5.     PENINJAUAN LOKASI/ SOSIALISASI/ PENYULUHAN

6.     SURAT PERINTAH DARI KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA INVENTARISASI DATA FISIK (TANAH, BANGUNAN, TANAMAN. DLL) KEPADA INSTANSI TERKAIT (PANITIA 9)

7.     PERMOHONAN PENGUKURAN (PETA BIDANG TANAH DITANDATANGANI OLEH KASI SPP, KASI HTPT DAN KEPALA DESA)

8.     PENGUMUMAN DATA FISIK DAN YURIDIS HASIL INVENTARISASI SELAMA 7 HARI DIMUAT DALAM WABSITE ATAU 2 KALI PENGUMUMAN DI MASS MEDIA/ SURAT KABAR

9.     PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN DAN PENGESAHAN PENGUMUMAN DILAMPIRI PETA BIDANG TANAH YANG DITANDATANGANI SELURUH PANITIA 9

10.   MUSYAWARAH GANTI RUGI

11.    SK KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA GANTI RUGI

12.   BERITA ACARA PEMBAYARAN GANTI RUGI

13.   SURAT PERNYATAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH

14.   PERMOHONAN HAK ATAS TANAH KE BPN

 

 

 


 Foto Terkait