Program

Percepatan Layanan (Perkaban No.6/2008)

  EMAIL     PRINT


Percepatan Layanan (Perkaban No.6/2008)

 

Dalam upaya peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.06 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan Standard  Pelaksanaan Operasional  Pelayanan Pertanahan(SPOPP).

 

SPOPP ini menjadi acuan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat, dengan harapan transparansi mengenai Persyaratan, Biaya yang harus disetor dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan transparansi mengenai Jadwal Penyelesaian, masyarakat tidak ragu lagi untuk MENGURUS TANAHNYA SECARA PRIBADI, TANPA MELALUI PIHAK LAIN”

Dasar Hukum Pelaksanaan, Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Pemohon, Besaran Biaya dan Jangka Waktu dari 14 layanan Pertanahan tersebut adalah sebagai berikut :

 

DASAR HUKUM PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun  

    2000

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

6. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998

7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003

 

01.  PEMERIKSAAN (PENGECEKAN) SERTIPIKAT

         Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Sertipikat hak atas tanah /Sertipikat HMSRS

2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat

    yang berwenang.

3. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.

4. Surat permohonan dari:

    a. PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT;

    b. Pemegang hak atau oleh kuasanya untuk kegiatan penggantian blanko lama

        dan  pemecahan; atau

    c. Kantor Lelang untuk kegiatan pelelangan umum.

 

►BIAYA : Rp. 25.000/Sertipikat   ►WAKTU : Paling lama 1 (satu) hari

 

 02.  PERALIHAN HAK – JUAL BELI

          Persyaratan yang harus dipenuhi

 1.  Surat :

      a. Permohonan

      b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *).

 2.  Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS.

 3.  Akta Jual Beli dari PPAT.

 4.  Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang

      dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

 5.  Bukti pelunasan : **)

      a. BPHTB;

      b. PPh Final.

 6.  Foto copy SPPT PBB tahun berjalan

 7.  Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan

      tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan

      apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;

 

          BIAYA : Rp. 25.000,-/Sertipikat   ► WAKTU : Paling Lama 5 (lima) hari

 

        KETERANGAN

        *)   untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

               menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

      **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan  atau PPh

  

03.  PERALIHAN HAK – PEWARISAN

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat :

    a. Permohonan,

    b. Kuasa (jika yang mengajukan permohonan bukan ahli waris yang

        bersangkutan).

2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.

3. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan

4. Fotocopy identitas diri dan KK dari para ahli waris dan penerima kuasa yang

    masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

6. Bukti pelunasan BPHTB, jika terkena/obyek BPHTB

 

►BIAYA : Rp. 25.000,-/ Sertipikat  ►WAKTU :  Paling Lama 5 (lima) hari

 

 04.  PERALIHAN HAK – HIBAH

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat :

    a. Permohonan.

    b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).

2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS.

3. Akta Hibah dari PPAT.

4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang

    dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

5. Bukti pelunasan**) :

    a. BPHTB;

    b. PPh Final

6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan

7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan

    tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan

    apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenan

 

►BIAYA : Rp. 25.000,-/Sertipikat       ►WAKTU: Paling Lama 5 (lima) hari

 KETERANGAN

*)   untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

       menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

**) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

  

05.  PERALIHAN HAK – TUKAR MENUKAR

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat :

    a. Permohonan;

    b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).

2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS

3. Akta Tukar Menukar dari PPAT.

4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang

    dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

5. Bukti pelunasan **):

    a. BPHTB;

    b. PPh Final.

6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan

    tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan

    apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;

 

►BIAYA Rp. 25.000,-/Sertipikat   ►WAKTU Paling Lama 5 (lima) hari

KETERANGAN

*)   untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

      menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

**) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

 

 06.  PERALIHAN HAK – PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat :

    a. Permohonan;

    b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).

2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.

3. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT.

4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang

    dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

5. Bukti pelunasan **):

    a. BPHTB;

    b. PPh Final.

6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan

7. Ijin Pemindahan Hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan

    tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan

    apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;

 

► BIAYA:Rp. 25.000,-/Sertipikat   ► WAKTU: Paling Lama 5 (lima) hari

 

KETERANGAN

*)   untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

      menggunakan surat kuasa di bawah  tangan.

**) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh

  

07.  HAK TANGGUNGAN (HT)

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat :            

    a. Permohonan dari Penerima Hak Tanggungan (Kreditur);

    b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*)

2. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS

3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

4. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan  

    sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak

    Tanggungan.

5. Fotocopy identitas diri pemberi HT (debitrur), penerima HT (Kreditur) dan atau

    kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak

    Tanggungan melalui Kuasa.

 

►BIAYA : Rp. 25.000,-  ►WAKTU : hari ke 7*)

 KETERANGAN

*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

    menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

    Catatan :

               untuk pelayanan ini dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan

               banyaknya  hak atas tanah obyek HT.

 

 08.  HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN – ROYA

Persyaratan yang harus dipenuhi

1.  Surat Permohonan dari pemegang hak atau kuasanya.

2.  Fotocopy identitas diri pemegang hak, dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh

     pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan aslinya.

3.  Sertipikat hak atas tanah /Sertipikat HMSRS dan Sertipikat Hak Tanggungan.

4.  Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hutangnya telah lunas atau Pembersihan

     HT berdasarkan penetapan peringkat oleh KetuaPengadilan;

 

►BIAYA:Rp. 25.000,-  ► WAKTU: 7 (tujuh) hari

 

KETERANGAN

Catatan :

1)   Roya 1 (satu) HT yang membebani 1(satu) hak atas tanah dikenakan biaya   

      sebesar Rp. 25.000;

2)    Roya 1 (satu) HT yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah

       dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak atas tanah

       obyek HT.

3)    Roya lebih dari 1 (satu) HT yang membebani 1 (satu) hak atas tanah obyek

        HT dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya hak tanggungan

        yang dihapus

4)         Roya lebih dari 1 (satu) HT yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah

5)         obyek HT dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 dikalikan banyaknya HT dan dikalikan dengan banyak obyek hak atas tanah obyek HT.

 

09.  PEMECAHAN SERTIPIKAT - PERORANGAN

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Permohonan yang disertai alasan pemecahan.

2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat

    yang berwenang.

3. Sertipikat hak atas tanah

4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan

    tanah.

 

► BIAYA : Rp. 25.000,-/ sertipikat  ►WAKTU: Paling Lama 15 (lima belas) hari

    untuk Pemecahan s/d  5 bidang

 

KETERANGAN

Catatan :

-  Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipecah tidak ada catatan

   (bersih).

-  Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran

 

10.  PEMISAHAN SERTIPIKAT - PERORANGAN

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Permohonan yang disertai alasan pemecahan.

2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat

    yang berwenang .

3. Sertipikat hak atas tanah.

4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan

    penggunaantanah.

 

► BIAYA : Rp. 25.000,-/sertipikat ►WAKTU : Paling Lama 15 (lima belas) hari

    untuk Pemisahan s/ d 5 bidang

 

KETERANGAN:

-  Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipisah tidak ada catatan (bersih).

-  Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran

 

 11.  PENGGABUNGAN SERTIPIKAT – PERORANGAN

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Permohonan yang disertai alasan penggabungan.

2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya dengan memperlihatkan

    aslinya.

3. Sertipikat hak atas tanah.

 

► BIAYA : Rp. 25.000,-/ sertipikat  ►WAKTU : Paling Lama 15 (lima belas) hari

    untuk penggabungan s/d 5 bidang

 

KETERANGAN

Catatan :

-  Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan digabung tidak ada catatan

   (bersih).

-  Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran

 

12.  PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN GANTI

       BLANKO

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat :

    a. Permohonan

    b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*)

    c. Pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan akan mempunyai  Hak

        Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya

        meliputi luas tidak lebih 5.000 M2

2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat

    yang berwenang.

3. Sertipikat hak atas tanah yang luasnya 600 M2 atau kurang.

4. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan

5. IMB atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa rumah

    tersebut untuk rumah tinggal

6. Bukti pelunasan pembayaran uang pemasukan

 

► BIAYA : Rp. 50.000,-   ►WAKTU : Paling Lama 7 (tujuh) hari

 

KETERANGAN

*)   untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

      menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

 

13.  PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL TANPA GANTI     

       BLANKO

Persyaratan yang harus dipenuhi

1.  Surat :

     a.  Permohonan

     b.  Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*)

     c.  Pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan akan mempunyai

          Hak Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang

          seluruhnya meliputi luas tidak lebih 5.000 M2

2.  Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh /

     pejabat yang berwenang.

3.  Sertipikat hak atas tanah yang luasnya 600 M2 atau kurang.

4.  Foto copy SPPT PBB tahun berjalan IMB atau Surat Keterangan Kepala

     Desa/Lurah yang menyatakan bahwa rumah tersebut untuk rumah tinggal

6.  Bukti pelunasan pembayaran uang pemasukan

 

  BIAYA : Rp. 25.000,-/Sertipikat  ►WAKTU : Paling Lama 7 (tujuh) hari

 

KETERANGAN

*)   untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

      menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

 

  14. GANTI NAMA

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Surat :

    a. Permohonan

    b. Kuasa otentik, jika permohonan dikuasakan *)

2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat

    yang berwenang.

3. Sertipikat hak atas tanah

4. Identitas yang lama sesuai data di sertipikat

5. Untuk badan hukum dibuktikan akta yang memuat adanya perubahan nama

    dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang

6. Untuk Perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan

    dengan penetapan pengadilann

7. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum adat dibuktikan

    dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui

    oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat

8. Foto copy keputusan Pejabat yang berwenang untuk instansi pemerintah

 

► BIAYA : Rp. 25.000,-/Sertipikat  ►WAKTU : Paling Lama 7 (tujuh) hari

 

KETERANGAN

*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat

    menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

 

“PASTIKAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN SESUAI DENGAN JUMLAH UANG YANG ANDA BAYARKAN”

“HINDARI CALO / PERANTARA DALAM MENGURUS TANAH ANDA, URUSLAH SENDIRI PERMOHONAN SERTIPIKAT ANDA”

“KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS AKAN MELAYANI ANDA SEBAIK-BAIKYA”

“PELAYANAN PUBLIK BURUK = PERILAKU KORUPTIF”