Artikel

MEDIASI sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan

26 August 2009 | 01:35  -  ditulis oleh: HERRY FATHURACHMAN. SH, Kepala Seksi Sengketa , Konflik dan Perkara

  EMAIL     PRINT


MEDIASI  sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan
MEDIASI
ALTERNATIF  penyelesaian sengketa pertanahan
Penyelesaian sengketa pertanahan secara hokum nasional seringkali diselesaikan di lembaga peradilan umum, akan tetapi dikenal juga penyelesaian sengketa melalui lembaga diluar pengadilan atau non legitasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor  30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.
Sejalan dengan itu salah satu alternative penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip win-win solution yang diharapkan penyelesaiannya secara memuaskan dan diterima semua pihak.  Sebagaimana fungsi dari Badan Pertanahan Nasional, sesuai Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang lebih lanjut dijabarkan dalam Tim mengadakan peninjauan ke lapang Rumah yang menjadi obyek mediasi
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2006 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan, dimana pada bab III bagian pertama pasal 31 huruf g, penanganan konflik,sengketa dan perkara pertanahan yang penjabarkan pada pasal 54 huruf c, yaitu Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi, “penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan " secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan
alternatif  ”penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi dan fasilitas
lainnya.”

Selain dari pada itu mendasari pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Peyelesaian Sengketa Pertanahan terdiri dari 10 Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, diantaranya/salah satunya Petunjuk Teknis Nomor 05/Juknis/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah melaksanakan penanganan sengketa pertanahan terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan bulan juli 2009 dengan sejumlah 13 (tiga belas) kasus aduan yang masuk melalui loket pengaduan. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pertanahan Kab. Klaten No : SP/169/KANTAH KAB. KLATEN/II/2008  tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Tim Penanganan dan Penyelesaian sengketa
pertanahan, maka terbentuklah Tim yang bertugas penuh dalam mengcover sengketa pertanahan yang masuk aduan yang diantaranya beranggotakan :
1. Herry Fathurachman, SH, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantah Kab. Klaten sebagai Ketua    harian Tim
2. Budi Prasetya, S.SiT, Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantah Kab. Klaten sebagai Ketua Unit Tim I
3. Joko Purwanto, SH, Kasubsi Perkara Pertanahan Kantah Kab. Klaten sebagai Ketua Unit Tim II
4. Mulyana, BSc, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantah Kab. Klaten sebagai pelaksana
    Tim I
5. Sapta Giri, SH, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantah Kab. Klaten sebagai pelaksana
    Tim II
Tim Penanganan dan Penyelesaian sengketa pertanahan telah menyelesaikan sebanyak 8 (delapan) kasus sengketa pertanahan, dengan penyelesaian melalui mediasi, ternyata penanganan penyelesaian sengketa pertanahan dengan mediasi lebih cepat dan lebih terukur jangka waktunya sebagaimana yang dapat disampaikan dari 8 kasus tersebut adalah :
1. Kasus Desa Jurangjero SHM No.316 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/02
    /IV/2008/SKP tanggal 1 April 2008.
2. Kasus Desa Tirtomarto asal leter C No.34, 402 dan 661 dengan mediasi tertuang dalam
   Berita Acara Mediasi No.BAM/03/IV/2008/SKP tanggal 1 April 2008.
3. Kasus Desa Ngalas SHM No.8 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01
     /VII/2008/SKP tanggal 11 Agustus 2008.
4. Kasus Desa Towangsan asal leter C No.472 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01/XI/2008/SKP tanggal 11 Nopember 2008.
5. Kasus Desa Bulurejo SHM No.402 dan 403 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/02/XI/2008/SKP tanggal 10 Nopember 2008.
6. Kasus Desa Sabrang Lor asal leter C No.273 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/02/V/2009/SKP tanggal 5 Mei 2009.
7. Kasus Desa Ngawen asal leter C No.443 dan 448 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01/V/2009/SKP tanggal 5 Mei 2009.
8. Kasus Desa Nglinggi asal leter C No.351 dengan mediasi tertuang dalam Berita Acara Mediasi No.BAM/01/VIII/2009/SKP tanggal 20 Agustus 2009.
Sehingga dapat kami simpulkan dan berpendapat ternyata penanganan sengketa pertanahan dengan melalui mediasi dapat dikatakan alternatif penyelesaian masalah pertanahan yang juga perwujudan dari agenda reforma agraria yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria dan menata kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
KLT HF SHMH/BP SiSpMHum


Lampiran: