Artikel

Sengketa Pertanahan

1 December 2009 | 21:54  -  ditulis oleh: Husnayadi Herliza SH.MH

  EMAIL     PRINT


Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahan pertanahan dimaksud dapat berupa pengaduan masyarakat yang diajukan secara langsung, tertulis, ekspose di media cetak / elektronik dan bahkan tidak jarang dilakukan melalui aksi unjuk rasa. Di samping itu terdapat juga perkara pertanahan yang disampaikan melalui gugatan ke Pengadilan.
           Setiap permasalahan pertanahan yang muncul harus diupayakan untuk ditangani segera agar tidak meluas menjadi masalah yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang berdampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Dalam kerangka inilah kebijakan pertanahan dalam menangani sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dilakukan secara sistematis dan terpadu, diantaranya dengan cara mengelompokkan permasalahan menurut tipologinya dan kemudian dilakukan pengkajian untuk mencari akar masalahnya. Dengan demikian sengketa, diharapkan sengketa pertanahan di daerah akan menjadi berkurang sehingga tercipta kondisi kondusif yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan daerah di segala aspek.


Keseriusan

          Sebagai bukti keseriusan dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan pertanahan ini, Kepala BPN RI telah menetapkan 11 agenda prioritas yang harus dijalankan selama 5 tahun ke depan, diantaranya agenda ke-5 yaitu menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistimatis. Untuk memberikan dukungan kelembagaan yang kuat sebagai tindak lanjut dari agenda prioritas ke-10 yaitu menata kelembagaan BPN, berdasarkan Perpres No 10 Tahun 2006 telah ditetapkan kelembagaan BPN. Sebagai pedoman pelaksanaan penanganan masalah pertanahan Kepala BPN telah menetakan 10 (sepuluh) petunjuk teknis yang dituangkan dalam  Keputusan Ka BPN RI No.34 Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007.
Penanganan terhadap permasalahan pertanahan akan dimulai dari mengidentifikasi jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan, penyebaran berdasarkan tipologi, berdasarkan geografi daerah, kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan berdasarkan penggolongan pihak-pihak yang terlibat serta kasus-kasus yang menonjol. Setelah mengetahui keadaan riel dapat diketahui implementasi penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan hasil kegiatan penanganan, mekanisme penyelesaian kasus menonjol dan analisa kecenderungan.

Tipologi
 
          Pemetaan masalah pertanahan adalah proses pengkajian, penyusunan, pengolahan dan penyajian data sengketa, konflik dan perkara yang menggambarkan atau  menginformasikan tentang tipologi, jumlah kasus, jumlah sebaran kasus berdasarkan wilayah administratif (Provinsi, Kabupaten / Kota/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/Desa), jumlah sebaran kasus berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa, mendapat perhatian publik, bersifat strategis dan berdasarkan jangka waktu penanganan.
  Pemetaan akar masalah pertanahan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penyebab timbulnya masalah pertanahan, dan menjadi bahan kajian penetapan strategi kebijakan pencegahaan dan penanganan atau penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Sedangkan akar masalah, sengketa, konflik dan perkara dapat terjadi karena tidak lengkapnya dan lemahnya penerapan peraturan perundang-perundangan, administrasi pertanahan yang kurang mendukung, dalam penanganan dan penyelesaian sengketa, data palsu, beragamnya alas hak, dan lain-lain yang dapat dikembangkan sesuai dengan kasus yang ada.
            Dalam konteks tipologi, sengketa pertanahan dibagi menjadi tipologi   sengketa penguasaan dan pemilikan, sengketa prosedur penetapan dan pendaftaran tanah, sengketa batas/letak bidang tanah, sengketa ganti rugi eks tanah partikelir, sengketa tanah ulayat, sengketa tanah obyek landreform, sengketa pengadaan tanah, dan sengketa pelaksanaan putusan.

           Dilihat dari pihak-pihak yang bersengketa, terdapat sembilan karakteristik pihak yang bersengketa, yaitu orang perseorangan, perseorangan dengan badan hukum, perseorangan dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum dengan Badan Hukum, Badan Hukum dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum dengan Masyarakat, Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/ BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah dengan Masyarakat, Masyarakat dengan Masyarakat (Kelompok).


Tim Ad Hoc

           Sengketa Pertanahan cenderung meningkat, karena tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam namun juga sebagai faktor produksi. Berdasarkan validasi data terakhir, dipandang dari spektrum permasalahan, diperlukan penanganan khusus dan penguatan kelembagaan. Potensi  pidana 74,27 % dari tipologi masalah penguasaan dan pemilikan tanah dan masalah pendaftaran dan penetapan hak atas tanah, sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penanganan Masalah Pertanahan.
  Tim Ad Hoc BPN RI-POLRI di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota bertugas mengidentifikasi, mengungkapkan dan menentukan muatan pidana dalam kasus atau sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang ditangani BPN RI, Kanwil BPN dan Kantah KAB/ KOTA, dengan nama operasi Sidik Sengketa. Operasi ini dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc BPN RI, Kanwil BPN dan Kantah Kab/Kota terdapat dugaan indikasi pidana dan terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
           Tujuan dibentuknya Tim ad Hoc yakni mengidentifikasi, mengungkap dan mencari kepastian adanya aspek pidana, menciptakan efek jera, dan mewujudkan kepastian hukum. Sasarannya adalah mengidentifikasi, mengungkapkan dan memastikan adanya unsur atau muatan pidana dalam suatu sengketa tanah, menyelesaikan dan menekan timbulnya sengketa tanah yang mengandung muatan pidana, memperoleh kepastian dan kebenaran materil mengenai kedudukan suatu kasus/sengketa tanah baik mengenai riwayat maupuan kebenaran pihak-pihaknya sehingga Kepala BPN, Kakanwil, Kepala Kantor dapat mengambil keputusan yang tepat dan tegas.

            Penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dengan Tim Ad Hoc dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran materil suatu kasus sehingga keputusan penyelesaian dapat diterima para pihak dengan menghindari sengketa baru. Ketua Tim Ad Hoc memimpin jalannya operasi di lapangan dan menetapkan keputusan yang diambil dalam penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil kerja Tim Ad Hoc.
 
           Kedepannya diharapkan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan hak atas tanah.