Berita

BUPATI KATINGAN MENYERAHKAN SERTIPIKAT PRONA TAHUN 2010 DI DESA TEWANG MANYANGEN.

8 January 2011 | 19:14 - Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan  -  Liputan Sabam Butarbutar,S.IP

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan

  EMAIL     PRINT


BUPATI KATINGAN MENYERAHKAN SERTIPIKAT PRONA TAHUN  2010 DI DESA TEWANG MANYANGEN.

Hari Jumat tanggal 7 Januari 2011, bertempat di halaman Kantor desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Bupati Katingan Drs. Duwel Rawing secara simbolis menyerahkan sertipikat hak atas tanah kepada PAKIK, dkk sebanyak 115 orang masyarakat desa Tewang Manyangen yang berhak menerimanya.

Dalam sambutan dan laporannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, Ir. Sudarwin mengatakan, target  Prona  Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Katingan adalah sebanyak 215 bidang, yang tersebar di desa Tampelas Kecamatan Kamipang sebanyak 100 bidang dan desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing sebanyak 115 bidang. Realisasi pekerjaan telah diselesaikan pada bulan Nopember 2010 dan  Gubernur Kalimantan Tengah telah menyerahkan secara simbolis kepada masyarakat pada tanggal 10 Nopember 2010 di Palangka Raya bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan.

Kepada masyarakat dan yang hadir pada acara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan mengatakan, seyogianya Penyerahan Sertipikat Prona ini akan dilakukan pada bulan Dsember 2010 yang lalu, tetapi berhubung kesesibukan Bupati Katingan, penyerahan tertunda beberapa kali dan baru dapat dilaksanakan pada hari ini,  sedangkan sebanyak 100  buah sertipikat di desa Tampelas Kecamatan Kamipang telah diserahkan pada tanggal 17 Desember 2010 yang lalu.

Pada acara Penyerahan Sertipikat Prona Tahun Anggaran 2010 ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Katingan, Asisten I Pemda Katingan, Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemda Katingan, Camat  dan Muspika Kecamatan Tewang Sangalang Garing  serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda setempat.

Dalam sambutan dan arahannya sebelum menyerahkan sertipikat Prona kepada masyarakat, Bupati Katingan menegaskan, dengan diterimanya sertipikat hak atas tanah maka masyarakat sudah memiliki bukti hak otentik, dimana dalam sertipikat tersebut jelas luas dan batas-batasnya, tidak seperti masa dulu yang berlaku di masyarakat Dayak, menentukan batas haknya sebatas “diujung jari” karena hanya dapat menunujuk tanpa dapat menentukan dengan tepat.

Pada kesempatan lain, Bupati Katingan mengajak masyarakat untuk memelihara, mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan  tanah sesuai peruntukannya karena Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang harus diusahakan, dimanfaatkan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak berkeadilan serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh penerima hak. Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum, selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban sebagimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, oleh karena itu pemegang hak dilarang menelantarkannya. Penelantaran tanah dengan sengaja akan berakibat hukum yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya serta akan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, “  kata Bupati seraya menambahkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan atas tanah tersebut juga merupakan tanggung jawan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, dan untuk itu dalam Program-programnya Pemerintah Daerah akan lebih menitikberatkan peran serta  melalui pemberdayaan masyarakat.
Di berbagai daerah masyarakat berupaya mendapatkan sertipikat hak atas tanah walau dengan membayar lebih, tetapi kesempatan itu terkadang tidak tercapai karena keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, oleh karena itu berbahagialah bapak-ibu sekalian yang mendapat kesempatan pelayanan sertipikasi Prona, didatangi dan gratis lagi biaya operasionalnya. Tetapi kebahagiaan itu akan sia-sia apabila bapak-ibu tidak menghargai sertipikat tersebut serta tidak memelihara dan memanfaatkan tanahnya secara optimal.

Pada kesempatan ini saya pesankan kepada bapak-ibu sekalian, setelah nanti menerima sertipikat  agar sertipikatnya dapat disimpan dan dijaga sebaik-baiknya. Sertipikat ini adalah bukti hak yang dapat bapak-ibu wariskan kepada anak cucu kelak, dan apabila ada yang berkeinginan menambah modal usaha dapat menjadikan sebagai agunan atau jaminan kredit dari bank.”

Pada kesempatan ini juga, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan beserta jajaran saya pesankan untuk konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah berkeinginan dalam setiap program Pemerintah Daerah maka Kantor Pertanahan terlibat berkontribusi di dalamnya terutama menyangkut tanah.

Mari kita review kembali tentang Pembaharuan Agraria Nasional ( Reforma Agraria ) sebagai mana diamanatkan TAP MPR No. IX/MPR/2001, Pembaharuan Agraria  itu adalah Proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya merupakan proses penyelenggaraan Landreform yaitu asset reform dan access reform secara bersama-sama.

Access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.

Dalam rangkaian Hari Bhakti Agraria, sebagaimana Thema Nasional : Melalui Ulang Tahun Emas Undang-Undang Pokok Agraria kita tingkatkan Pemahaman Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penertiban Tanah Terlantar Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan Masyarakat.”  Demikian Bupati Katingan mengakhiri arahan dan sambutannya.

Secara simbolis sertipikat diserahkan kepada 7 (tujuh) orang penerima yang kemudian dilanjutkan penyerahan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

 


 Foto Terkait