Program

Larasita

  EMAIL     PRINT


Larasita
LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasakeadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat.LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudnyatakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, sertaseluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dankeagrariaan.Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugaspokok dan fungsiBPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masyarakat secara langsung. Dan, LARASITA telahdiujicobakan pelaksanaannya di beberapa kabupaten/kota yang setelah dilakukan evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantorpertanahan. Namun sesuai dengan sifatnya yang bergerak, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan guna kelancaranpelaksanaan di lapangan. Dengan demikian LARASITA menjadimekanisme untuk:1. menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria);2. melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan; 3. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;4. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikanbermasalah;5. memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan;6. menyambungkan ...- 3 -6. menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembangdi masyarakat; dan7. meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat. Dengan LARASITA, kantor pertanahan menjadi mampumenyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatanberada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat BPN RI dengan masyarakat sampai pada tingkatkecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat, diseluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kantor pertanahan.BAB II …- 4 -BAB IIKETENTUAN UMUMLARASITA menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku pada kantor pertanahan, dengan kekhususan pada jenis kegiatan sebagai berikut:1. melaksanakan secara lebih dini pengawasan dan pengendalian,penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan identifikasi dan penelitian terhadap tanah yangdiindikasikan terlantar;2. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi danpenyampaian informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota;3. memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses untuk menciptakansumber-sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat; 4. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah,sengketa atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasiupaya penanganannya;5. melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi pertanahan dan program-program pertanahan lainnya sertamenghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program BPN RI;6. melaksanakan kegiatan legalisasi aset; dan 7. melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.BAB III …- 5 -BAB IIITATA LAKSANAA. PengorganisasianPelaksanaan tugas LARASITA ditetapkan sebagai berikut:1. Tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan di lapangan.2. Tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang sebagiandilaksanakan di lapangan dan prosedur selanjutnya dilakukan di kantor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Berkaitan dengan pelaksanaan tugas LARASITA, dibentuk TimPembina LARASITA di BPN RI, Tim Kendali Pelaksanaan LARASITA di Kantor Wilayah BPN, dan Tim LARASITA di Kantor Pertanahan.. Tim Pembina LARASITA,Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI, dengan susunankeanggotaan sebagai berikut: a. Kepala BPN selaku Pembina;b. Sekretaris Utama selaku Ketua;c. Deputi I selaku Penanggung Jawab di bidang survey pengukuran dan pemetaand. Deputi II selaku Penanggung Jawab di bidang hak tanah danpendaftaran tanah e. Deputi III selaku Penanggung Jawab di bidang pengaturan danpenataan pertanahanf. Deputi IV selaku Penanggung Jawab di bidang pengendalianpertanahan dan pemberdayaan masyarakat. g. Deputi V selaku Penanggung Jawab di bidang pengkajian danpenanganan sengketa dan konflik pertanahan.h. Inspektur Utama selaku Penanggung Jawab di bidangmonitoring dan evaluasi. i. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan selaku Sekretaris;2. Tim …- 6 -2. Tim Kendali Pelaksanaan LARASITAUntuk mengendalikan pelaksanaan LARASITA di wilayah kerja Kantor Wilayah BPN, dibentuk Tim Kendali Pelaksanaan LARASITAdengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN, dengan susunankeanggotaan dan tugas sebagai berikut: a. Keanggotaan Tim Kendali Pelaksanaan LARASITA paling banyak7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut:1) Ketua, pejabat setingkat eselon III;2) Anggota, minimal eselon IV. b. Tugas Tim Kendali Pelaksanaan LARASITA adalah:1) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaanLARASITA di wilayah kerjanya;2) melaporkan secara periodik pelaksanaan LARASITA kepadaTim Pembina LARASITA.3. Tim LARASITA Pelaksanaan LARASITA dilakukan oleh Tim LARASITA yangditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sebagai berikut:a. Keanggotaan terdiri paling sedikit 5 (lima) orang dengansusunan sebagai berikut: 1) Koordinator, dengan persyaratan paling rendah pejabat eselon IV; 2) Petugas Pelaksana, paling sedikit 4 (empat) orang, denganpersyaratan paling tinggi pejabat eselon IV atau staf yangmenurut penilaian dianggap cakap dan mampu untukmelaksanakan LARASITA.b. Penunjukan keanggotaan Tim LARASITA dilakukan bergantiansesuai dengan kebutuhan dan/atau beban kerja pada Kantor Pertanahan.c. Dalam …- 7 -c. Dalam hal tertentu, Koordinator tidak harus turun ke lapangsetelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Pertanahan.d. Petugas LARASITA melaksanakan tugas sesuai denganperencanaan, jadwal dan tugas yang diberikan oleh KepalaKantor Pertanahan.e. Apabila diperlukan, Kepala Kantor Pertanahan dapatmengajukan permohonan bantuan tenaga pelaksana LARASITAkepada Kepala Kantor Wilayah BPN.B. Pendelegasian KewenanganDalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas LARASITA, KepalaKantor Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentukepada Koordinator Tim LARASITA. Kewenangan yang akandidelegasikan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala KantorWilayah BPN setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala KantorPertanahan, sarana dan prasarana atau kesiapan LARASITA padakantor pertanahan yang bersangkutan. C. Persiapan Pelaksanaan Persiapan pelaksanaan LARASITA dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan ketentuan sebagai berikut:1. Pemilihan lokasi, dengan mempertimbangkan:a. Kondisi Wilayah dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat:1) daerah terpencil/jauh dari kantor pertanahan;2) tingkat sosial ekonomi masyarakat menengah bawah;3) usulan/permintaan masyarakat;4) lainnya yang dianggap penting untuk kabupaten/kota yangbersangkutan.b. Kondisi pertanahan:1) tingginya ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaandan Pemanfaatan Tanah (P4T);2) banyaknya jumlah tanah terlantar;3) banyaknya sengketa dan konflik pertanahan;4) rendahnya jumlah tanah terdaftar; dan5) kondisi lainnya.2. Pembuatan …- 8 -a. Jumlah pegawai di kantor pertanahan;b. Perkiraan jumlah masyarakat yang dilayani.Jadwal kegiatan berisi: hari/tanggal/jam, desa/kelurahan,kecamatan dan nama koordinator, disusun untuk jangka waktu 1(satu) bulan kedepan.Contoh Jadwal:No Hari/Tgl/Jam Desa/Kelurahan Kecamatan Koordinator1 Senin/ 3.11.2008jam 09.00-12.00Adikarti Sidomukti Bambang, SH2 Selasa/ 4.11.2008jam 10.00-13.00Sambi Baru Drs. Sakdila3 Rabu/ 5.11.2008jam 10.00 -13.00Sura Surnandi Ir. Sunandar4 dan selanjutnya3. PengumumanJadwal pelaksanaan LARASITA agar diumumkan di papanpengumuman kantor pertanahan, kantor desa/kelurahan yangbersangkutan, dan kantor kecamatan. Pengumuman dapat pulamenggunakan saluran media apapun yang dipandang efektif dancepat diketahui masyarakat luas; misalnya melalui Radio SiaranPemerintah Daerah (RSPD), website, brosur dan lain-lain.4. SosialisasiKepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjukmelaksanakan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan LARASITAdi lapangan. Dan, sosialisasi dilaksanakan dalam berbagaitingkatan. Tahap pertama, dimulai dengan sosialisasi di tingkatkabupaten/kota dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah,para Camat, para Kepala Desa/Lurah dan organisasi masyarakat.Tahap berikutnya, sosialisasi dilaksanakan di tingkat kecamatandan kelurahan/desa dengan melibatkan masyarakat secaralangsung.Kesiapan …- 9 -Kesiapan LARASITA diawali dari persiapan pra kegiatan lapangan,dengan urutan sebagai berikut:a. Ketatausahaan.1) Menyusun penetapan petugas LARASITA;2) Menyiapkan surat tugas dan tanda pengenal petugas;3) Menyiapkan anggaran sesuai alokasi dalam DIPA;4) Menyiapkan administrasi lainnya yang diperlukan, seperti:a) form pendaftaran tanah; danb) form kegiatan lainnya.b. Survei, Pengukuran dan Pemetaan. Menyiapkan data dan informasi pertanahan pada lokasi kegiatan, antara lain : peta dasar pendaftaran atau peta lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan ploting tanah yang diindikasikan terlantar, lokasi sengketa dan konflik apabila ditemukan di lapangan, untuk kegiatan pendaftaran tanah, dan kegiatan lainnya. c. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 1) Menyiapkan informasi yang berkaitan dengan layanan legalisasi aset masyarakat; 2) Data yuridis lainnya yang diperlukan di lapangan. d. Pengaturan dan Penataan Pertanahan. 1) Mempersiapkan kegiatan yang berkaitan dengan P4T; 2) Apabila telah dilaksanakan inventarisasi P4T, perlu diintegrasikan dalam peta dasar; 3) Menyiapkan peta rencana tata ruang wilayah. e. Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempersiapkan kegiatan yang berkaitan dengan: 1) Identifikasi awal tanah hak yang diindikasi terlantar; 2) Inventarisasi dan identifikasi tanah Negara bekas hak, bekas kawasan, tanah kritis, dan bekas kawasan khusus dan lainnya; 3) Inventarisasi … - 10 - 3) Inventarisasi masyarakat kurang mampu dalam rangka pemberdayaan masyarakat. f. Sengketa, Konflik dan Perkara, dengan mempersiapkan: 1) Identifikasi sengketa dan konflik pertanahan di lokasi kegiatan; 2) Identifikasi awal dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di lokasi kegiatan. D. Pelaksanaan Kegiatan Lapangan LARASITA dalam pelaksanaan tugasnya, menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Masyarakat. a. Penyuluhan pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat; b. Identifikasi kegiatan unggulan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. Menyambungkan aspirasi masyarakat dengan program pertanahan; d. Pengklasifikasian subjek dan objek hak; e. Kegiatan pertanahan lainnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat; f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 2. Partisipasi dan Kerjasama. a. Pengumpulan Informasi Usaha Mikro Kecil, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil, Petani Pemilik Tanah Skala Kecil, atau program lainnya yang ditetapkan Pemerintah; b. Peninjauan lapang dan membuat sket lokasi serta status penguasaan dan pemilikan; c. Pengklasifikasian ... - 11 - c. Pengklasifikasian bentuk partisipasi dan kerjasama; d. Kegiatan pertanahan lainnya terkait dengan partisipasi dan kerjasama; e. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 3. Pendeteksian Awal Tanah Terlantar. a. Pengumpulan informasi tanah yang terindikasi terlantar, tanah kritis, ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang dan masalah lingkungan; b. Peninjauan lapang dan membuat sket lokasi serta status penguasaan dan pemilikan; c. Penelusuran riwayat tanah yang diindikasikan terlantar; d. Pengklasifikasian subjek dan objek hak; e. Kegiatan pertanahan lainnya terkait dengan pendeteksian awal tanah terlantar; f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 4. Pendekteksian Awal Tanah Bermasalah dan Fasilitasi Penyelesaian di Lapangan. a. Pengumpulan informasi tanah yang bermasalah (sengketa dan konflik); b. Peninjauan lapang dan membuat sket lokasi serta status penguasaan dan pemilikan c. Penelusuran riwayat sengketa dan konflik pertanahan; d. Pengklasifikasian subjek dan objek hak; e. Fasilitasi penyelesaian yang mungkin dilakukan di lapangan; f. Kegiatan pertanahan lainnya terkait dengan pendekteksian awal tanah bermasalah dan fasilitasi penyelesaian di lapangan; g. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 5. Pendeteksian ... - 12 - 5. Pendeteksian Awal Kesesuaian P4T dengan RTRW. a. Pengecekan lapangan P4T dengan RTRW; b. Analisis kesesuaian P4T dengan RTRW; c. Kegiatan pertanahan lainnya terkait dengan pendeteksian awal kesesuaian P4T dengan RTRW; d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 6. Pendeteksian Awal Tanah Obyek Landreform. a. Pengumpulan informasi tanah objek landrefom dan konsolidasi tanah; b. Peninjauan lapang dan membuat sket lokasi serta status penguasaan dan pemilikan; c. Pengklasifikasian subjek dan objek hak; d. Kegiatan pertanahan lainnya terkait dengan pendeteksian awal tanah obyek landreform; e. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Kegiatan LARASITA yang dapat dilakukan secara langsung di lapangan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 dengan penyesuaian yang dapat dilakukan di lapangan, sebagaimana pada tabel berikut : Tabel … - 13 - Tabel Kegiatan LARASITA No Jenis Kegiatan Keterangan 1 Pelayanan surat masuk 2 Informasi Pertanahan – Hukum dan Hak-hak Atas Tanah 3 Informasi Pertanahan – Pengukuran dan Pendaftaran Hak Atas Tanah 4 Informasi Pertanahan – Pengaturan Penguasaan Tanah 5 Informasi Pertanahan – Penatagunaan Tanah 6 Informasi Pertanahan – Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat 7 Pengaduan masyarakat terhadap tanah yang diindikasikan terlantar 8 Peralihan Hak – Jual Beli Untuk nilai transaksi dibawah NOPTKP 9 Hapusnya Hak Tanggungan – Roya 10 Ganti Nama 11 Ralat Nama 12 Pencatatan Sita Jaminan 13 Pencatatan Blokir 7. Legalisasi …  14 -7. Legalisasi Aset Masyarakat Dalam hal kegiatan legalisasi aset, LARASITA melaksanakan langkah sebagai berikut: a. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemohon yaitu menerima dan meneliti berkas, menerima biaya, membuat tanda terima dan menyerahkan produk kepada pemohon; b. Apabila pekerjaan yang dilakukan belum dapat diselesaikan secara tuntas di lapangan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kegiatan tersebut selanjutnya diproses di kantor pertanahan. Rincian bagan alir kegiatan legalisasi aset di lapangan: Proses … Berkas STTD & SPS Uang Kwitansi Lengkap Menerima Berkas Input & Cetak Dok STTD & SPS Berkas.Dok Kwitansi Berkas Proses Sesuai SPOPP Generate DI & Cetak Dok Pemohon Loket II Loket III Loket IV Back Office Proses dalam LARASITA Proses di KanTah Loket I Y T Basis Data Cek Sertipikat/ Dokumen Informasi Lain Sertipikat/ Dokumen Informasi Lain - 15 - E. Aplikasi Pelayanan LARASITA dilaksanakan sebagai berikut : 1. Kegiatan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Apabila telah tersedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, LARASITA dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur tersebut yang menyambungkan LARASITA secara langsung dengan server di kantor pertanahan. Apabila tidak tersambung karena sesuatu hal, maka kegiatan tetap dapat dilaksanakan karena aplikasi untuk keperluan ini sudah ada dalam perangkat komputer LARASITA yang tersedia. Aplikasi LARASITA menyiapkan laporan harian kegiatan LARASITA yang harus dicetak oleh petugas. Hasil cetakan laporan menjadi Laporan serah terima berkas dan keuangan kepada petugas di kantor pertanahan. 2. Kegiatan … Berkas STTD & SPS Uang Kwitansi Lengkap Menerima Berkas Input & Cetak Dok STTD & SPS Berkas.Dok Kwitansi Berkas Proses Sesuai Generate DI & SPOPP Cetak Dok Pemohon Back Office Proses dalam LARASITA Proses di KanTah Loket I/II/III/IV Y T Basis DataCek Sertipikat/dokumen Informasi Lain Sertipikat/ Dokumen Informasi Lain - 16 - 2. Kegiatan LARASITA secara manual. Apabila infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum tersedia, maka kegiatan LARASITA dapat dilakukan secara manual. Setiap kegiatan dicatat dan dibukukan dengan Daftar-daftar Isian atau buku-buku lainnya yang berlaku. Khusus untuk kegiatan legalisasi aset, nomor berkas permohonan, misalnya, diberikan nomor sementara. Apabila petugas LARASITA telah kembali ke kantor pertanahan, maka nomor berkas sementara tersebut disinkronisasikan dengan nomor berkas di kantor pertanahan. Contoh : Nomor berkas sementara pendaftaran LARASITA adalah: A.5/L/2009, A adalah tim LARASITA A, angka 5 adalah nomor urut pendaftaran di lapangan, L adalah singkatan dari LARASITA, angka 2009 adalah angka tahun berjalan. Apabila nomor berkas pendaftaran terakhir di kantor pertanahan tercatat, misalnya, Nomor 58/2009 maka setelah disinkronisasi Nomor A.5/L/2009, menjadi nomor berkas berikutnya yakni Nomor 59/2009. Nomor baru tersebut harus dicatat juga dalam berkas permohonan, agar proses penyelesaian berkas permohonan tersebut tetap dapat dipantau. F. Mekanisme Pengamanan 1. Pengamanan Lembaga LARASITA pada hakekatnya adalah kantor pertanahan yang bergerak mendekati masyarakat. Oleh karena itu, pengamanan LARASITA merupakan pengamanan terhadap lembaga BPN RI. Dengan demikian, setiap ketentuan yang mengatur hal tersebut harus diperhatikan dan dipedomani di lapangan. 2. Pengamanan … - 17 - 2. Pengamanan Perangkat Kelembagaan a. Petugas LARASITA Dalam melaksanakan tugasnya, petugas LARASITA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) memakai seragam lengkap BPN-RI; 2) menggunakan nama lengkap (tanda pengenal) di dada kiri; 3) membawa Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; 4) jika dipandang perlu petugas LARASITA diasuransikan. b. Perangkat LARASITA 1) Perangkat Bergerak Kendaraan LARASITA merupakan inventaris kantor yang memerlukan perawatan dan pengamanan dalam operasional pelaksanaan di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan