Program

Larasita

  EMAIL     PRINT


Larasita
LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa
keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat.
LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudnyatakan amanat
Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta
seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan
keagrariaan.
Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk
mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau pro
aktif, mendatangi masyarakat secara langsung. Dan, LARASITA telah
diujicobakan pelaksanaannya di beberapa kabupaten/kota yang setelah
dilakukan evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantor
pertanahan. Namun sesuai dengan sifatnya yang bergerak, pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan pemberian atau
pendelegasian kewenangan yang diperlukan guna kelancaran
pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian LARASITA menjadi
mekanisme untuk:
1. menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria
nasional (reforma agraria);
2. melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di
bidang pertanahan;
3. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
4. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan
bermasalah;
5. memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin
diselesaikan di lapangan;
6. menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang
di masyarakat; dan
7. meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.
Dengan LARASITA, kantor pertanahan menjadi mampu
menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan
berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi
antara aparat BPN RI dengan masyarakat sampai pada tingkat
kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat, di
seluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kantor
pertanahan.