Program

P R O N A

  EMAIL     PRINT


P R O N A
PRONA (dahulu dikenal dengan istilah Proyek Operasi Nasional Agraria) telah dilaksanakan sejak tahun 1981. Pensertipikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ± 34 juta bidang dari ± 85 juta bidang. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah.

Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.


Tujuan :
Tujuan Penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Sasaran
:
Tujuan Penyelenggaraan PRONA adalah sertipikasi tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah yang berada di desa miskin/tertinggal, daerah penyangga kota, daerah miskin kota, pertanian subur atau berkembang, atau daerah pengembangan ekonomi rakyat.
 
 
Kriteria Subyek :
a.       Pemilik Tanah golongan ekonomi lemah sampai menengah.
b.      Berdomisili di lokasi kegiatan Prona.
c.       Pemilik tanah korban bencana alam dan konflik sosial.
d.      Anggota organisasi : Perintis Kemerdekaan, Angkatan 45, Legiun Veteran, Pepabri, Warakawuri, Wredatama, ABRI, KORPRI, dan Pensiunan PNS.
e.      Pemilik tanah bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah obyek PRONA untuk tanah pertanian.
f.         Nadzir yang mengelola tanah wakaf untuk kepentingan keagamaan/sosial.

Kriteria Obyek :
a.       Tanah sudah dikuasai secara fisik
b.      Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
c.       Bukan tanah warisan yang belum dibagi
d.      Tanah tidak dalam keadaan sengketa
e.      Lokasi tanah berada dlm wilayah Kabupaten lokasi peserta Program yg dibuktikan dg KTP
f.         Luas tanah maksimal 2.000 m2 utk tanah non pertanian dan maksimal 20.000 m2 utk tanah pertanian.


Fasilitas Peserta :
a.       Bantuan biaya Pensertipikatan tanah.
b.      Pengurangan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Peserta :
a.       Melengkapi surat dan/atau dokumen asli tanah yang diperlukan dalam proses sertipikasi tanah.
b.      Sanggup membayar BPHTB, uang pemasukan kepada negara dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.       Menunjukkan letak dan batas bidang tanah serta memasang tanda batas.


Lingkup Kegiatan PRONA
1.       Pengukuran bidang tanah termasuk pengukuran titik dasar orde 4 untuk pengikatan bidang tanah
2.       Pengumpulan data yuridis
a.       Pengumpulan dokumen kepemilikan tanah
b.      Pengisian Daftar Isian 201
c.       Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
3.       Penetapan hak
a.       Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia 'A'
b.      Risalah Pemeriksaan Tanah
c.       Pembuatan SK. Penetapan Hak
4.       Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat
a.       Pembukuan Hak
b.      Penerbitan Sertipikat
c.       Penyerahan Sertipikat
 

Sumber Pembiayaan

Sumber anggaran PRONA adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung pada Program Pengelolaan Pertanahan.

Pada Tahun Anggaran 2012 Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung mendapatkan alokasi target PRONA sebanyak 17.450 bidang, alokasi target PRONA tersebut didistribusikan ke 11 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Dalam Hal ini untuk program tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan alokasi target sebanyak 6.000 bidang yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 2012 ini.
 
Perkembangan pelaksanaan PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sampai saat ini rata-rata baru mencapai tahapan pengukuran, adapun tahapan-tahapan seperti penyuluhan, pengumpulan data yuridis telah selesai dilaksanakan.
 
Berikut ini adalah daftar realisasi dan perkembangan pelaksanaan PRONA sebanyak 6.000 bidang :

KEGIATAN
TARGET
(BIDANG)
 REALISASI
 D  E  S  A KECAMATAN BIDANG
Sertipikasi Tanah PRONA 
6.000
Bakauheni
Kelawi
Sumur
Palas Pasemah
Sukaraja
Sukamulya
Tanjung Jaya
Kuripan
SumurKumbang
Maja
Buah Berak
Palembapang
MerakBelantung
Sukatani
Bandar Dalam
Suak
Cintamulya
Way Gelam
Baru Ranji
Tanjung Baru
Way Hui
Jatimulyo
Fajar Baru
Sabah Balau
Kali Asin
Kertosari
Sidomukti
Bakauheni
Bakauheni
Ketapang
Palas
Palas
Palas
Palas
Penengahan
Kalianda
Kalianda
Kalianda
Kalianda
Kalianda
Kalianda
Sidomulyo
Sidomulyo
Candipuro
Candipuro
Merbau Mataram
Merbau Mataram
Jati Agung
Jati Agung
Jati Agung
Tanjung Bintang
Tanjung Bintang
Tanjungsari
Tanjungsari
100
100
200
440
100
100
202
104
112
125
230
93
315
100
100
400
298
174
150
100
300
449
400
500
200
400
200

 
J  u  m  l  a  h       
6.000