Artikel

10 PERINTAH HARIAN KAKANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN

5 October 2009 | 08:28  -  ditulis oleh: Tim Pengelola IT BPN Kanwil Sul-Sel

  EMAIL     PRINT


10 PERINTAH HARIAN KAKANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagaimana diketahui bahwa 4 asaz dan 11 agenda BPN RI adalah merupakan pedoman dan pegangan seluruh jajaran /segenap unsur BPN RI dalam bertugas sebagai pengejawantahannya, bersama ini disampaikan  10 perintah harian , sebagai program kerja Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan , yaitu sebagai berikut : 

    1. Tingkat kerja sama dan koordinasi serta hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dalam lingkup instansi BPN maupun hubungan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten/ Kota serta instansi terkait lainnya.  

    2. Didasari bahwa tahun anggaran 2009 (DIPA 2009) akan segera berakhir, untuk itu diminta kepada Saudar Kabag Tata Usaha , saudara Kabid dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan PERHATIAN KHUSUS, agar terserapnya DIPA 2009 sesuai harapan , denganmemberikan Laporan seluruh kegiatan secara berkala paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.

    3. Dengan semangat BPN baru , memberikabn pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja pelayanan rutin dan meningkatkan kegiatan proyek baik Prona , Ajudikasi/ LMPDP maupun UKM , serta reforma agraria dan Larasita BPN sebagai wujud pelayanan jemput bola dan deteksi dini berbagai permasalahan pertanahan.  

    4.  a.  Setiap pengukuran dan pemetaan harus diikatkan ke Titik Dasar Teknis (TDT) Orde 2, Orde 3 dan akan Orde 4 terdekat agar menjadi System Koordinat Nasional (TM3º).
       b.Transformasi Koordinat dari satu system ke system yang lain, misaldari system lokal ke system TM3º dari system UTM (Universal Transfersal Mercator) atau dari system UTM ke system TM3º. 

    5. Progran pemberdayaan masyarakat , terutama masyarakat kecil , yang berkait dengan legalitas asset dan dalam rangka memberika akses kepada masyarakat agar pelaksanaannya dikoordinasikan lebih intensif , dengan Pemerintah Provinsi , Pemerintah Daerah / Pemerintah Kota dan instansi terkait lainnya guna lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

    6. Petakan dan buat data base sengketa , konflik dan perkara pertanahan . Penanganan dan penyelesaian SKP harus dilaksanakan secara konfrehensif dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.  

    7. Laksanakan Waskat secara berjenjang dalam lingkup kerja saudara, tingkatkan disiplin staff dan tegakkan aturan kepegawaian, berikan contoh teladan dari pimpinan, pembinaan yang elegance serta penuh etika dan santun.

    8. Tata dengan sebaik-baiknya system kearsipan baik peta, buku tanah, warkah-warkah dan tunjuk staff (kasubsi) sebagai penanggungjawab pengelolaannya. 

    9. Rencana program jaringan informasi Pertanahan baik berupa peta maupun informasi Pertanahan lainnya.

    10. Jalin dan bina hubungan Silaturrahmi , kekeluargaan kebersamaan dan sepenanggungan khusus intern BPN dan pihak-pihak terkait dalam ruang lingkup kerja saudara (ekstern).

Pelaksanaan angka 1 sampai 10 diatas merupakan TOLOK UKUR KINERJA dan PENILAIAN bagi Kabag TU, Para Kabid dan Para Kepala Kantor Pertanahan serta pejabat struktural dibawahnya di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan.