Berita

Pelaksana Tugas Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang

19 May 2010 | 10:11 - Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang  -  Liputan Mega Adriani

Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang

  EMAIL     PRINT


PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PERTANAHAN
KOTA PADANG PANJANG
 

A. Organisasi dan Tata Kerja

      Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah Kabupaten/ kota dibentuk Kantor Pertanahan. Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pertanahan sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 tahun 2006, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah.

      Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dengan menyelenggarakan :

a.      penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan,

b.      pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan,

c.      pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengu kuran dan peme taan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah,

 
 

d.      pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan pena taan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu,

e.      pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaf taran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi aset pemerintah,

f.        pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,

g.      penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan,

h.      pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah,

i.         pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS),

j.         pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta,

k.       pengkoordinasian penelitian dan pengembangan,

l.         pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan,

m.    pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

 
Organisasi :
Menurut Pasal 32, Kantor Pertanahan terdiri dari :
a.      Subbagian Tata Usaha, dengan 2 (dua) Urusan,

b.      Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, dengan 2 (dua) Subseksi,

 

c.      Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dengan 4 (empat) Subseksi,

 

d.      Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dengan 2 (dua) Subseksi,

e.      Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan 2 (dua) Subseksi,

f.        Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, dengan 2 (dua) Subseksi.

 
B. Nama-nama Kepala Kantor Agraria/Pertanahan

     Semenjak tahun 1972 sampai dengan 2007, Kantor Pertanahan telah dipimpin oleh 8 (delapan) orang, masing-masing :

 

Tabel 16. Daftar Nama-Nama Kepala Kantor Agraria/ Pertanahan

 
No
Nama- Nama
Periode
Keterangan
1
2
3
4
1.
Majoali Idris, SH
1972-1977
-
2.
M. Lukman, SH
1977-1984
-
3.
Johar Sanin, BA
1984-1987
-
4.
M. Syofyan, SH
1987-1991
-
5.
H. Mardias. M, BA
1991-1994
-
6.
Drs. H.M. Suratman
1994-1997
-
7.
Ir. Hj.Irwani Nurmasjhar
1997-2005
-
8.
Yulizar Yakub,SH, M.Hum
2005-2006
Pelaks. Tugas
9.
Yulizar Yakub,SH, M.Hum
2006-sekarang
Definitif
 
C. Visi, Misi dan Motto Pelayanan
VISI Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang adalah :

Tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.

 
MISI,
  1. Melaksanakan Identifikasi/Inventarisasi bidang tanah;
  2. Melaksanakan Penataan Pelayanan Yang Mudah di akses masyarakat ;
  3. Mencegah Perubahan Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Ren cana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  4. Memfasilitasi Penyelesaian   Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dengan sistim Mediasi ;
  5. Menata arsip Pertanahan.
 
MOTTO/ SEMBOYAN,

“Pastikan Pelanggan Memperoleh Kepastian”.

 
D. Pelayanan Pendaftaran Tanah
1. Realisasi Pensertipikatan Tanah 2008
 

     Luas areal wilayah Kota Padang Panjang yang 23.000.000. M2 (23 km2), terdiri dari :

 
 

Tabel 17. Tanah/kawasan yang belum dan sudah terdaftar s/d 2009

 
 
No
 
 
Jenis Kawasan
Belum terdaftar
Sudah Terdaftar
Keterangan
Bidang
Luas (M2)
Bid
Pct
Luas (M2)
Pct
1
2
3
4
5
7
6
7
1.
Lindung
6.042
3.380.000
-
-
-
15
2.
Budi Daya
18.755
19.620.000
-
-
-

85

3.
Hak Milik
-
-
4.129
22,00
3.842.485
-
4.
HGB
-
-
   106
0,57
109.577
-
5.
Hak Pakai
-
-
   203
1,08
596.388
-
6.
Tanah Wakaf
-
-
     70
0,37
85.757
-
 
 
Jumlah
24.797
23.000.000
4.508
24,02
4.632.607
100
 

a. Kawasan Lindung seluas 3.380.000 M2 atau (15 %) lebih kurang 6.042 bidang.

b. Kawasan Budidaya seluas 19.620.000 M2 atau sejumlah 18.755 bidang (85 %)

Jumlah keseluruhan (kawasan lindung dan kawasan budidaya): 24.797 bidang.

Berarti tanah yang sudah terdaftar di Kota Padang Panjang sampai akhir Desember tahun 2009 berjumlah 4.508 bidang dari jumlah keseluruhan 24.797 bidang, dengan keluasan 4.632.607 M2.

Jika dihitung perbandingan dari kawasan Budidaya, yang sudah bersertipikat 24,02 % dan jika dihitung dari keseluruhan luas Kota Padang Panjang, maka tanah yang sudah bersertipikat 20,14 %. Sebaran luas tanah yang sudah bersertipikat masing-masing kelurahan, sbb :

 

Tabel 18. Sebaran tanah yang telah terdaftar masing-masing Kelurahan

 

a. Kecamatan Padang Panjang Barat, seluas 975 Ha (42,39 %) dengan 8 (delapan) Kelurahan, yakni :

 
No
Kelurahan

Luas (Ha)

Terdaftar
(persil)

Luas Terdaftar (m2)

Ket
1
2
3
4
5
 
1.
Balai-Balai
26
323
151.730
-
2.
Bukit Surungan
121
385
334.846
-
3.
Kamp. Manggis
316
590
624.483
-
4.
Pasar Baru
23
67
16.238
-
5.
Pasar Usang
59
305
164.692
-
6.
Silaing Atas
54
146
94.617
-
7.
Silaing Bawah
261
566
548.226
-
8.
Tanah Hitam
72
159
126.700
-
9.
Resort B.Surungan
-
200
193.303
-
10.
Resort Pasar
-
185
119.103
-
 
 
Jumlah
975
2.926
2.373.638
-
 

b.    Kecamatan Padang Panjang Timur, seluas 1.325 Ha (57,61%) dengan 8 (delapan) Kelurahan yakni :

 
 
No
Kelurahan
Luas (Ha)
Terdaftar
(persil)
Luas Terdaftar (m2)
Ket
1
2
3
4
5
6
1.
Ekor Lubuk
280
176
317.632
-
2.
Ganting
310
178
268.982
-
3.
Guguk Malintang
190
370
479.809
-
4.
Koto Katik
101
34
35.779
-
5.
Koto Panjang
133
311
371.185
-
6.
Ngalau
145
156
278.079
-
7.
Sigando
140
78
129.797
-
8.
Tanah Pak Lambik
26
118
73.645
-
9.
Resort LN.Panjang
-
184
169.972
-
8.
Resort Gunung
-
118
73.645
-
 
 
Jumlah
1.325
1.627
2.192.789
-
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 19 Jumlah Tanah Bersertipikat Masing-masing Kecamatan berdasarkan Hak yakni Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Pendaftaran Tanah Wakaf s/d 2009.

 
No
Kecamatan
HM
HGB
HP
Wakaf
Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
1.
Pd. Panjang Barat
2.678
98
103
29
2.926
2.
Pd. Panjang Timur
1.451
8
100
41
1.627
 
Jumlah
4.129
106
203
70
4.508
 

1.      Pendaftaran Tanah Waqaf dan Badan Hukum Keagamaan

    Dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang sampai saat ini tercatat 70 (tujuh puluh) bidang Tanah Wakaf yang telah terdaftar yang digunakan dan dimanfaatkan untuk Mesjid, Mushalla dan tanah untuk pekuburan.

Tabel 20. Pendaftaran Tanah Wakaf dan Badan Hukum Keagamaan

Nomor
Kecamatan
Bidang
Luas (M2)
Keterangan
1
2
3
4
5
1.

Padang Panjang Barat

31
40.525
-
2.

Padang Panjang Timur

41
46.316
-
 
Jumlah
72
86.841
-

3. Pendaftaran Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota    Padang Panjang

 

Tabel 21. Pendaftaran Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang

 
No
Kecamatan
Persil
Luas (M2)
Ketr
1
2
3
4
5
1.

Padang Panjang Barat

85
328.172
-
2.

Padang Panjang Timur

67
121.800
-
 
Jumlah
152
449.972
-
 

4. Jumlah / Nilai Hak Tanggungan s/d  2009

    Selama tahun 2009, telah diproses Hak Tanggungan sejumlah 143 persil dengan jumlah nilai Rp. 28.817.958.000,-

 

Tabel 22 : Jumlah/nilai Hak Tanggungan 2005 s/d 2009

 
No
Tahun
Persil
Nilai HT (Rp)
Ketr
1
2
3
4
5
1.
Tahun 2005
135
15.303.241.000
-
2.
Tahun 2006
167
20.913.710.000
-
3.
Tahun 2007
131
19.771.887.500
-
4.
Tahun 2008
127
19.400.765.000
-
5.
Tahun 2009
143
28.817.958.000
 
 
Jumlah
703
104.207.561.500
 

Tabel 23 : Jumlah Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) 2005 s/d 2009

 
No
Tahun
Persil
Luas (M2)
Ketr
1
2
3
4
5
1.
Tahun 2005
49
28.280
-
2.
Tahun 2006
55
22.293
-
3.
Tahun 2007
46
14.710
-
4.
Tahun 2008
66
56.624
-
5.
Tahun 2009
73
23.965
-
 
Jumlah
289
145.872
-
 

5. Pendaftaran Tanah Koperasi

    Sampai akhir tahun anggaran 2009, belum satu pun tercatat tanah yang didaftarkan atas nama Koperasi, baik Koperasi yang sebagai kumpulan orang-orang maupun yang merupakan Koperasi Pegawai Negeri.

 

6. Persyarikatan Muhammadiyah

    Sampai akhir tahun anggaran 2009, asset tanah Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Kota Padang Panjang dengan data sebagai berikut :

 

a. Telah bersertipikat, sebanyak 5 (lima) lokasi dengan luas 19.279 M2.

b. Belum bersertipikat, sebanyak 1 (satu) lokasi dengan luas 789 M2.

 
7. Pendaftaran Tanah Instansi Vertikal
    Tanah-tanah instansi vertikal yang telah didaftarkan, antara lain :

a. Kantor/ Rumah Dinas Statistik, telah didaftarkan 2 (dua) persil Hak Pakai atas nama Badan Pusat Statistik, atas tanah seluas 625 M2.

b. Kantor Pengadilan Agama, tahun 1988 telah didaftarkan 2 (dua) persil Hak Pakai, atas nama Departemen Agama RI cq. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta dan atas nama Mahkamah Agung RI), atas tanah seluas 3.061 M2.

c. Kantor Departemen Agama  telah didaftarkan 2 (dua) persil Hak Pakai atas nama Departemen Agama RI cq. Kanwil Deparatemen Agama Propinsi Sumatera Barat di Padang, atas tanah seluas 775 M2.

d. Kantor Pertanahan, tahun 1979 telah didaftarkan Hak Pakai, atas nama Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, atas tanah seluas 1.828 M2.

e . Pengadilan Negeri,  11 (sebelas) lokasi, dengan luas 9.564      M2.

f. Badan Meteorologi dan Geofisika, telah didaftarkan 4 (empat) persil Hak Pakai atas tanah seluas 1.300 M2.

g. Kepolisian Negara RI, telah didaftarkan 2 (dua) sertipikat Hak Pakai atas tanah seluas 9.106 M2.

h. STSI Padang Panjang

    Hak Pakai tanah-tanah STSI Padang Panjang tercatat sebanyak 16 (enam belas) persil dengan jumlah luas 36.297 M2.

i. Departemen Pertahanan dan Keamanan

   Hak Pakai tanah Departemen Pertahanan dan Keamanan tercatat 1 (satu) persil atas tanah seluas 905 M2.

j. Keuskupan Padang

   Hak Pakai atas nama Keuskupan Padang tercatat 1 (satu) persil atas tanah seluas 3.628 M2.

k. Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN)

   Hak Pakai atas nama PT.PLN (Persero) tercatat 1 (satu) persil atas tanah seluas 5.708 M2.

l. Pos dan Giro/Telkom

   Hak Pakai atas nama Pos dan Giro/Telkom tercatat 2 (dua) persil atas tanah seluas 1.825 M2.

 
8. Percepatan Pendaftaran Tanah (Prona)

    Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang mengemban tugas melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan. Salah satu dari kegiatan tersebut berupa pensertipikatan tanah secara massal bagi masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL), sampai menengah dan pensertipikatan tanah wakaf untuk keperluan Badan Keagamaan / Sosial yang lebih dikenal dengan nama Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tatalaksana Pertanahan (PRONA) yang dibiayai oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam DIPA BPN RI.

 
Tabel 24. Jumlah Target dan Realisasi Prona 2005 s/d 2009
No
Tahun
Target (persil)

Realisasi (persil)

Ketr
1
2
3
4
5
1.
Tahun 2005
150
73
-
2.
Tahun 2006
100
54
-
3.
Tahun 2007
300
115
-
4.
Tahun 2008
100
86
-
5.
Tahun 2009
100
61
 
 
 
750
389
-
 

Langkah-langkah untuk pencapaian target PRONA :

a.      Pemberitahuan/Pengumuman kepada Kerapatan Adat Nagari    (KAN), Lurah dan Camat melalui Surat Kepala Kantor Pertananahan,

b.      Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada seluruh Kera patan Adat Nagari (KAN), Lurah dan Camat se Kota Padang Panjang bertempat di Aula Kantor Pertanahan, Aula Kantor Camat dan Kantor Lurah,

c.      Memohonkan dukungan Walikota Padang Panjang dan Walikota melalui Surat Edarannya ditujukan kepada Camat dan Lurah, agar mendukung kegiatan PRONA,

d.      Kerjasama penyiaran dengan 2 (dua) Radio Swasta di Kota Padang Panjang untuk masing- masing 25 (dua puluh lima) kali siaran,

e.      Mohon bantuan penyebarluasan informasi PRONA kepada Pengurus Mesjid/Mushalla,

f.        Mohon bantuan penyebarluasan informasi PRONA kepada Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Kantor / Kepala Bagian Instansi Pemerintah di Kota Padang Panjang,

g.      Pemasangan 6 (enam) lembar spanduk yang dipasang pada tempat-tempat strategis dalam wilayah Kota Padang Panjang, 

h.      Pemasangan 250 (dua ratus lima puluh) lembar pamflet yang ditempelkan pada tempat-tempat strategis, Mesjid, Mushalla, kantor Camat, Kantor Lurah, Kantor RT, Gedung /Lapangan Olahraga, Kantor Pemuda maupun tempat-tempat keramaian lainnya,     

i.         Membagikan 500 (lima ratus) lembar Bulletin PRONA kepada Jema’ah Mesjid pada Shalat Jum’at,

j.         Menyampaikan/mengajak Jema’ah Tabligh Akbar sebanyak 5 (lima) kali pertemuan di Pendopo Walikota Padang Panjang yang dihadiri oleh Masyarakat dan Pimpinan Instansi beserta Staf yang disampaikan oleh Walikota dan Kepala Kantor Pertanahan,

k.       Melaksanakan wawancara dengan RRI Regional I Bukittinggi Radio EL EM Bahana, TOP FM, Dian Erata, untuk mengajak masyarakat mendaftarkan tanahnya melalui PRONA,

l.         Memuat pemberitaan pada Mass Media Sumatera Barat yak ni Surat Kabar Harian Haluan, Singgalang, Padang Ekspress, Pos Metro, Serambi Pos, Investigasi dan Media Sumbar,

m.    Setiap hari Jum’at dilakukan Monitoring/ Evaluasi di Kantor untuk mengetahui perkembangan PRONA setiap minggu,

n.      Menempatkan 12 (dua belas) orang personil (Kasubsi dan Staf) pada setiap Kantor Lurah untuk mempermudah akses masyarakat dalam pengadaan / memandu alas hak,

o.      Percepatan penerbitan sertipikat dimana setiap permohonan lengkap masuk, langsung diukur, diumumkan dan diterbitkan sertipikatnya tanpa menunggu berakhirnya tahun anggaran.

 

9. Jumlah pelaksanaan Pelayanan Pertanahan (SPOPP-14 jenis)

    Bahwa dalam rangka lebih mendekatkan diri/ peduli dengan rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust building) maka berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 tahun 2008, tentang Penyederhanaan Standar Prosedur Operasional Pengaturan Pelayanan (SPOPP) Pertanahan. 14 (empat belas) Jenis pelayanan yang diprioritaskan tersebut meliputi :

 

Tabel 25 :Jumlah pelaksanaan Pelayanan Pertanahan Tertentu menurut Per-KBPN RI Nomor. 6 Tahun 2008, (SPOPP-14 jenis) s/d 2009, sbb :

 
No
Jenis Pelayanan
Masuk
Selesai
Sisa
Ketr
1
2
3
4
5
6
1.

Pemeriksaan (pengecekan) sertipikat

347
347
-
-
2.

Peralihan Hak-Jual Beli

209
209
-
-
3.

Peralihan Hak-Pewarisan

51
51
-
-
4.

Peralihan Hak-Hibah

24
24
-
-
5.

Peralihan Hk-Tukar Menukar

-
-
-
-
6.

Peralihan Hak-Pembagian Hak Bersama

4
4
-
-
7.

Pendaftaran Hak Tanggungan

143
143
-
-
8.

Hapusnya Hak Tang- Roya

73
73
-
-
9.

Pemecahan Sertipikat-Perorangan

109
109
-
-
10.

Pemisahan Sertipikat-Perorangan

43
43
-
-
11.
Penggabungan-Perorangan
3
3
-
-
12.

Perub.Hak Milik utk Rm Tinggal dg Ganti Blanko

2
2
-
-
13.

Perub. Hak Milik utk Rm Tinggal Tp Ganti Blanko

-
-
-
-
14.
Ganti Nama
8
8
-
-
 
Jumlah
1.016
1.016
-
-

10. Jumlah Pelayanan Pertanahan Unggulan (Per-KBPN RI Nomor. 1 Tahun 2005 ) sebanyak (8 jenis)

Terhadap 8 (delapan) jenis pelayanan Unggulan dengan data sbb :

Tabel 26 : Jumlah Pelayanan Pertanahan Unggulan (8 jenis) s/d          Desember 2008, sbb :

 
No
Jenis Pelayanan
Masuk
Selesai
Sisa
Ketr
1
2
3
4
5
6
1.
Pengukuran
 
143
143
-
-
2.

Pengakuan/Penegasan Hak

 
61
61
-
-
3.
Pemberian Hak
 
1
1
-
-
4.

Perpanjangan Hak

 
-
-
-
-
5.
Pembaharuan Hak
 
-
-
-
-
6.

Pendaftaran Tanah Instansi Peme rintah (HP)

 
-
-
-
-
7.

Pendaftaran SK Pemberian Hak

 
1
1
-
-
8.

Pendaftaran sertipikat Pertama Kali

 
3
3
-
-
 
Jumlah
209
209
-
-

Tabel 27 : Jumlah Pelayanan Pertanahan Lainnya (9 jenis) menurut PERKABAN RI Nomor. 1 Tahun 2005, s/d 2009 sbb :

 
No
Jenis Pelayanan
Masuk
Selesai
Sisa
Ketr
1
2
3
4
5
6
1.

Pengukuran Tunjuk Batas

 
3
3
-
-
2.

Surat Keterangan Pendaf taran Tanah (SKPT)

 
3
3
-
-
3.

Pendaftaran Sertipikat Peng

ganti karena Hilang

 
2
2
-
-
4.

Pendaftaran Sertipikat Peng ganti karena Blanko Lama/ Rusak

 
11
11
-
-
5.

Pendaftaran Salinan Warkah/ Peta

 
-
-
-
-
6.

Pendaftaran Hapusnya Hak

 
-
-
-
-
7.

Pendaftaran Pencatatan Sita Jaminan

 
-
-
-
-
8.

Pendaftaran Pencatatan Blokir

-
-
-
-
9.

Pendaftaran Tanah Obyek PPT

 
-
-
-
-
 
Jumlah
11
11
-
-
 

E. Pelaksanaan Tugas Yang Strategis

1. Tanah Bekas Hak Barat

     Dalam wilayah Kota Padang Panjang sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, terdapat tanah bekas Erfpacht (bekas Hak Barat) seluas lebih kurang 43,3 Ha, yang terletak di Kelurahan Koto Panjang dengan luas lebih kurang 14,5 Ha, di Kelurahan Kampung Manggis dengan luas lebih kurang 14,1 Ha, dan Kelurahan Tanah Hitam dengan luas lebih kurang 14,7 Ha.

2. Tanah PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI)

    Tanah PT. KAI yang ada dalam wilayah administrasi Kota Padang Panjang sebagian besar mengikuti alur jalan kereta api, mulai dari Silaing Bawah ke Timur sampai batas Kelurahan Ekor Lubuk dengan Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar dan ke arah Utara sampai batas Kelurahan Bukit Surungan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan tanah-tanah yang dikuasai PT. KAI tercatat seluas lebih kurang 26,6 Ha, termasuk tanah setasiun Kereta Api.

    Tanah-tanah yang dikuasai oleh PT. KAI luas lebih kurang 583.034 M2, antara lain :

a. Telah Terdaftar

     Kantor/Setasiun Kereta Api dengan sertipikat Hak Pakai, seluas 65.932 M2.

b. Belum Terdaftar

    1). Sepanjang Jalur/rel kereta api dalam wilayah Kota Padang Panjang diperkirakan 500.000,- M2.

    2). Perumahan pegawai PT. KAI dan sebagian lagi disewakan kepada masyarakat di Jl. Sudirman, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan luas lebih kurang 5.079 M2.

 

    3). Mess/ perumahan PT. KAI terletak di Jl. Sudirman, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan luas lebih kurang 2.100 M2.

    4). Perumahan pegawai di Jl. St. Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, (samping Balaikota) dengan luas lebih kurang 9.923 M2.

 
3.   Informasi Tanah yang dikuasai/ditempati/dimanfaatkan TNI-AD

      Dalam wilayah Kota Padang Panjang, tanah-tanah yang dikuasai oleh TNI tetapi belum dilakukan pendaftaran tanahnya, luasnya lebih kurang 219.471 M2 yang tersebar di 7 (tujuh) lokasi dan 1 (satu) lokasi bekas Makayonif 133/ YS (luas lebih kurang 15.485 M2) yang statusnya pinjam/ tukar pakai dengan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

        Menurut Peta Militaire Terreinen Te (tanah-tanah Militer di Padang Panjang 1915 ini), lokasi tanah yang dikuasai oleh TNI-AD adalah :

     a. Asrama TNI (Asrama Secata-B)

    Luas Tanah lebih kurang 106.463 M2 (seratus enam ribu, empat ratus enam puluh tiga meter bujursangkar). Penggunaan/ pemanfaatan saat ini,lokasi dikuasai dan ditempati oleh personil Secata-B bersama keluarganya yang di atas tanah ini berdiri bangunan asrama dipakai sebagai tempat tinggal.

b.Tanah yang digunakan RSU, Kejaksaan dan Kantor Arsip

   Luas Tanah : 6.640 M2 (enam ribu enam ratus empat puluh meter bujur sangkar. Penggunaan/ pemanfaatan saat ini berdiri 3 (tiga) buah bangunan instansi pemerintah yakni : RSU (lama), Kejaksaan Negeri, dan Kantor Arsip Kota Padang Panjang, dengan uraian sbb :

          1). Rumah Sakit Umum (RSU lama), luas tanahnya : 3.626 M2, Sekitar tahun 1960 RSU didirikan karena situasi dan keadaan yang sangat mendesak untuk kebutuhan melayani masyarakat umum, termasuk personil Angkatan Darat beserta keluarganya.

            2). Kejaksaan Negeri, luas tanah : 2.026 M2,

          3). Kantor Departemen Penerangan (sekarang Kantor Arsip dan Kantor Lingkungan Hidup),luasnya : 927 M2. 

c. Tanah Terminal Merapi, Pertokoan Lapangan Anas Karim, luas tanah 46.242 M2 dengan penggunaan/ pemanfaatan tanah saat ini terdapat Lapangan Sepakbola Anas Karim dan stadion, Perumahan Perwira (Dan Secata dll), Kantor Dan Secata, Kantor Sub Denpom, Terminal Merapi (Terminal Oplet), Kantor Satpol PP, Pertokoan, dan Lapangan Tenis.

d.Koramil 0307/01, di Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Baru, luas tanah 3.616 M2. Keadaan sekarang diatas tanah ini berdiri, Kantor (markas) Koramil 0307/01 Padang Panjang, Asrama personil Koramil 0307/01 dan Pertokoan.

e.Panti Budaya (Gedung M.Syafe’i), di Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat, luas tanah 5.301 M2, penggunaan/pemanfaatan tanah saat ini, bangunan gedung Mohammad Syafe’i, dan beberapa petak toko.

f. Depan RSU, Kejaksaan dan Arsip, di Jl. Sudirman, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, luas tanah, 4.549 M2, Penggunaan/ pemanfaatan saat ini Pembangunan Kampus Pelajar/ Mahasiswa Putri Muhammadiyah.

g.Makam Pahlawan Kusuma Sakti, di Jln. Anas Karim, Kebun Sikolos, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, luas tanah 22.120 M2. Penggunaan/pemanfaatan saat ini, Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti dan  Lapangan Bermain (tanah kosong).

h.Tanah Bekas Assistent Residents Woning.

   Tanah ini terletak di Jl. Guguk Malintang (sekarang Jalan Jend. Sudirman), Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.

 1). Telah Didaftarkan (disertipikatkan)

          Menurut UUPA, tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, maka penggunaan, peruntukan dan pemanfaatannya diatur oleh negara, maka sebagian telah dipergunakan untuk : Kantor/ Rumah Dinas Statistik, Kantor Pengadilan Agama,  Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Pertanahan,  Bekas Kantor DPRD (sekarang Bappeda) Kota Padang Panjang.

2). Yang Belum Didaftarkan

      Sampai saat ini masih tersisa lebih kurang 15.485 M2 (limabelas ribu empat ratus delapan puluh lima meter bujur sangkar), terdiri dari :

·         Beberapa bangunan yang kondisinya sudah tua bekas dipergunakan keperluan Kompi Markas Yonif 133/YS, luas lk 11.285 M2.

·         Halaman Asrama Perwira Jln. Perintis Kemerdekaan, seluas lebih kurang 500 M2.

·         Dipergunakan untuk pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan luas lebih kurang 1.200 M2.

·         Tempat kedudukan Komandan Secata-B Rindam I Bukit Barisan, seluas lebih kurang 2.500 M2.

 

4. Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh KEPOLISIAN RI (SAT BRIMOB)

      Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan oleh SAT BRIMOB, dengan luas keseluruhan lebih kurang 67.105 M2, antara lain sbb :

     a. Telah Terdaftar

         Kantor Polsek Kota Padang Panjang dan asrama, an. POLRI dengan luas 7.951 M2, dan Mess PJR Kota Padang Panjang.

    b. Belum Terdaftar

    1). Kantor/ Markas SAT-BRIMOB, di Jl. St. Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, dengan luas lebih kurang 26.010 M2.

    2). Asrama/ perumahan personil BRIMOB, di Jl. St. Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, dengan luas lebih kurang 13.000,-M2.

    3).Rumah Pensiunan POLRI (BRIMOB), tanah yang terletak di Padang Sarai, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, luas lebih kurang 32.500 M2.

5. Penegasan Batas Wilayah

     Menyangkut dengan Batas wilayah, baik dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan sebelah Timur dan Utara maupun dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan arah ke Selatan, sampai saat ini belum ada batas yang tegas, hanya berbentuk tanda-tanda alam.

     Tahun 2006 pernah digagas oleh Kantor Pertanahan bersama dengan Bappeda untuk melakukan pengukuran Penegasan Batas Wilayah dan telah disediakan dana tahun anggaran 2007, namun karena sesuatu dan lain hal kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan.

a. Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar

    Tanah-tanah yang berbatasan dengan kawasan Tanah Datar, dapat dipastikan bahwa pada beberapa lokasi, saling mendaftarkan tanahnya dan terbit sertipikat bagi ke dua pemerintahan. Tanah Datar mensertipikatkan tanah yang berada pada teritorial/administratif Padang Panjang dan sebaliknya Padang Panjang mendaftarkan tanah yang berada di kawasan Tanah Datar.

    Untuk itu diusulkan Pemerintah Kota Padang Panjang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan sebaliknya dalam waktu dekat dapat memprogramkan/ merencanakan kegiatan dan menyediakan dana operasional kegiatan agar tidak terjadi lagi terdapat kesalahan obyek dalam mendaftarkan tanah.

     Hal ini jelas sangat merugikan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang ditinjau dari segala aspek, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang seharusnya masuk ke Kas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ataupun aspek lainnya.

b. Berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

    Terhadap perbatasan wilayah dengan Kabupaten Padang Pariaman, dimana beberapa waktu lampau DPRD Kota Padang Panjang bersama dengan Ninik Mamak mengungkapkan bahwa batas Kota Padang Panjang arah ke Selatan berada di daerah Kandang Ampek. Hal ini perlu dilakukan perundingan/ koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menjelaskan batas wilayah yang disepakati bersama.

      Hal ini diharapkan dapat dimulai pada tahun anggaran 2008 dan selanjutnya telah dimulai untuk penyelesaian/ penegasan batas wilayah.

 
6.Pemetaan Kelurahan

    Sampai saat ini belum dilakukan kegiatan untuk pelaksanaan Pemetaan Kelurahan pada 16 (enam belas) kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang, sekalipun pada tahun anggaran 2007 dana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang.

     Bagian Administrasi Tata Pemerintahan yang menjadi Penanggung Jawab kegiatan belum melakukan follow up ke Kantor Pertanahan untuk memulai kegiatan ini.

 
7. Penerimaan BPHTB dan PPh (final) serta DBH BPHTB

    Berpedoman kepada jumlah penerimaan yang dihasilkan oleh Kantor Pertanahan terhadap penerimaan BPHTB dan dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil penerimaan BPHTB yang setiap tahun kecenderungan selalu meningkat. Dalam hal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, bahwa 64 % dari penerimaan disetorkan kepada Pemerintah Daerah letak obyek BPHTB.

Untuk tahun 2007, target Rp. 300.000.000,- dapat direalisasikan Rp. 243.869.130,- Sedangkan untuk tahun anggaran 2008 ditargetkan sejumlah Rp. 350.000.000,- dapat direalisasi sejumlah Rp. 235.193.405,- Tahun 2009, disamping mendapatkan lagi Dana Bagi Hasil (DBH) BPHTB dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang dibagi merata kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia ini lebih kurang Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

    Sama juga halnya dengan BPHTB, maka terhadap PPh (final) terhadap peralihan hak nominal di atas Rp. 60.000.000,- juga dikenakan BPHTB kepada si penerima hak dan Pajak Penghasilan (final) bagi yang melepaskan haknya masing-masing 5 %. PPh yang dihasilkan selama tahun anggaran 2009 berjumlah Rp. 197.850.000.-

    Dalam hal ini, untuk Kantor Pertanahan yang mengawal dan mengawasi serta “memungut” BPHTB maupun PPh (final) tersebut tidak memperoleh pembagian dari dana ini.

    Berikut dapat digambarkan, Rekapitulasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yakni :

 
 

Tabel 28.Penerimaan BPHTB dan PPh (final) 2005 s/d 2009

 
No
Tahun
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Ketr
1
2
3
4
5
1.
Tahun 2005
250.000.000,-
279.000.000,-
-
2.
Tahun 2006
286.000.000,-
366.000.000.-
-
3.
Tahun 2007
300.000.000,-
243.869.000.-
-
4.
Tahun 2008
350.000.000,-
235.193.405.-
-
5.
Tahun 2009
400.000.000,-
245.474.995.-
-
 
Jumlah
1.586.000.000,-
1.369.537.400.-
 
 
9. Dana Perimbangan Keuangan (Dana Bagi Hasil BPHTB)

    Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil) yang berasal dari pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Padang Panjang, tahun 2005 s/d 2009 dengan data-data sebagai berikut :

 

Tabel 29 : Dana Perimbangan Keuangan (DBH BPHTB) 2005 s/d 2009

No
Tahun
Besarnya (Rp)
Keterangan
1
2
3
4
1.
Tahun 2005
1.512.442.775,-
-
2.
Tahun 2006
1.986.453.550.-
-
3.
Tahun 2007
2.346.395.675,-
-
4.
Tahun 2008
2.606.134.723,-
 
5.
Tahun 2009
2.181.294.906,-
 
 
Jumlah
10.632.721.629,-
 

10. Rehabilitasi/ Renovasi Gedung Kantor

Dana DIPA tahun 2008 dan 2009

   

   Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2008, dengan anggaran sejumlah Rp. 150.000.000,- telah dilakukan rehabilitasi/ renovasi gedung kantor berupa pembuatan atap bagonjong dan pembuatan fondasi pagar yang sekaligus dimanfaatkan untuk penyelamatan asset (tanah) dikuasai oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun untuk tahun 2009 tidak ada dana rehabilitas/rehabilitasi gedung/kantor.

 

F. Pelaksanaan Tugas Pendukung

1. Rehabilitasi / Renovasi gedung Kantor

    Dana Bantuan Gempa
       

 Kota Padang Panjang yang terkena gempa 6 Maret 2007, menyebabkan beberapa bagian gedung Kantor Pertanahan beserta lantainya mengalami retak-retak dan runtuh di beberapa bagian bangunan. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, Pemerintah Pusat (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) melalui Pemerintah Kota Panjang menyediakan dana lebih kurang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimanfaatkan untuk rehabilitasi/ renovasi gedung kantor, pemasangan keramik lantai dan pembenahan loket-loket, untuk peningkatan pelayanan pertanahan terhadap masyarakat.

 
  1. Bantuan Komputer

       Untuk peningkatan pelayanan pertanahan terhadap masyarakat, menjelang berakhirnya tahun anggaran 2007, Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan bantuan 1 (satu) unit komputer merk Acer tanpa printer dengan sistim pinjam pakai. Komputer dimaksud telah dimanfaatkan untuk membantu kelancaran operasional Urusan Keuangan dan Perencanaan pada Subbagian Tata Usaha.

 
3. Pinjam Pakai Kendaraan Roda 4 (empat)

      Semenjak Mei tahun 2009, Pemerintah Kota Padang Panjang membantu operasional kegiatan pelayanan Pertanahan berupa Pinjam Pakai 1 (satu) unit kendaraan Minibus merk Avanza dengan Nomor Polisi BA. 36 N. Kendaraan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh komponen teknis (ke lapangan) maupun ketatusahaan.

 
4. Pembuatan Baliho

      Agar BPN RI lebih banyak dikenal oleh masyarakat sekaligus menumbuhkembangkan trust building, maka di halaman kantor dibuatkan baliho ukuran 3 x 5 meter yang memuat Pembangunan Pertanahan Tahun 2005-2010. Sekaligus juga dibuatkan relief 4 (empat) prinsip Pertanahan dengan ukuran 1,5x1,5 meter.

 
 
 
5. Pembuatan Pondok Mediasi

      Untuk menciptakan suasana yang kondusif dan persaudaraan dengan sentuhan psikologis dalam melaksanakan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan/ sengketa dengan suasana yang lebihbersahabat, kondusif dan santai ((lesehan-tetapi tetap serius), maka didirikan pondok mediasi.

 
6. Kegiatan Kerohanian 

       Untuk membina mental spiritual keagamaan, bekerjasama dengan Dharmawanita Unit Kantor Pertanahan, dilaksanakan wirid pengajian 1 x 2 bulan yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan anggota Dharmawanita.

 
7. Kegiatan Keolahragaan

      Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, maka dilaksanakan kegiatan olah berupa : tenis lapangan, tenis meja, dan senam kesegaran jasmani (mendatangkan instruktur).