|
Berita |
25 September 2012 | 11:43
Bekasi, 25 Sep 2012
Senin tanggal 24 September 2012 bertempat di lapangan upacara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam rangka memperingati hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ke-52, dalam pelaksanaannya Upacara peringati HUT UUPA ke 52 dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Bapak H. ROHIM MINTAREJA, S.Sos dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural, karyawan/karyawati Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta tamu undangan antara lain para pensiunan, Perwakilan IPPAT Kabupaten bekasi, Perusahaan Pengembang yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi serta Masyarakat penerima Sertipikat.
22 May 2012 | 12:40
Innalillahi wa inna illaihi roziuun.........
Segenap Keluarga Besar
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Turut Berduka Cita atas Wafatnya Ibu Mertua
Bapak BUDI SURYANTO SH
Semoga arwah almarhumah diterima Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan Ketabahan.. Amin.....
16 May 2012 | 14:54
Bekasi, 16-05-2012
Rangkaian kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Selasa 15/05/2012 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barta bersama Bapak Kapusdati beserta rombongan melaksanakan peninjauan pelaksanaan program pertanahan yang telah dan akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
6 January 2012 | 09:44

Bekasi (Jum’at 06-01-2012)
Sejumlah karyawan PT. Kymco Lippo Motor (PT KLMI) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Rabu, 04-01-2012) Dalam aksinya mereka menuntut sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lahan perusahaan PT Kymco yang dijual ke perusahaan lain tidak kunjung diselesaikan oleh BPN. Padahal itu menjadi syarat akte jual beli. Mereka berkepentingan dengan penjualan aset tersebut karena hasil penjualan aset akan dibagikan pada mantan karyawan PT Kymco yang sudah di PHK sejak 2008, dalam unjuk rasa ini sempat terjadi kericuhan. Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Akibatnya, seorang polisi luka kena lemparan batu. sejumlah jendela kantor BPN terkena lemparan batu serta sempat mengakibatkan Aktifitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Bank BRI yang berdampingan terhenti dan kerusakan lain terjadi pada pagar pembatas.
Pekerja Kymco akan menggelar massa yang didukung oleh ribuan massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mendesak BPN Kabupaten Bekasi untuk mencabut blokir sertifikat HGB nomer 351/ Sukaresmi atas nama PT Kymco Motor Indonesia berdasarkan surat dari Kantor Hukum Hutabarat Halim dan Rekan (asido M.penjaitan qq yudi lamanto) nomer ref 1020/LIP-0718/L/IX/II/AMP-ATS, tanggal 19 September 2011 perihal pemblokiran agenda nomor:11/III/-BLK/IX/2011 pada tanggal 22-09-2011 DI.307:106745/2011 tanggal 22-09-2011.
24 December 2011 | 09:42
Bekasi (Jum’at 24-12-2011)
Kunjungan kerja Kepala Pusat Data Dan Informasi BPN RI ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (23-12-2012), dalam lawatannya beliau menyampaikan program program strategis BPN RI dan kegiatan yang dibiayai dari APBN dan PNBP, serta melakukan pembinaan teknis diawali dengan sosialisasi Inpres 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi dan penyempurnaan pelaksanaan SPOPP kegiatan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, pembinaan teknis ini merupakan langkah untuk mewujudkan Inpres 9 Tahun 2011 agar paling lambat tanggal 01 Januari 2012 program Rencana Aksi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
21 December 2011 | 09:28

Bekasi (Rabu 21-12-2011)
Dalam kegiatannya LARASITA (Kantor Pertanahan Bergerak) kabupaten Bekasi selasa 20-12-2011, selalu dan senantiasa bergerak mendekatkan diri serta mendatangi masyarakat, serta mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat dengan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat, di seluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kantor pertanahan.